Inovasi Digital dan Inklusi Keuangan Perkuat Sektor Minyak Nilam Aceh

JAKARTASATU.COM – ILO bersama dengan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Aceh, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan “Dialog Nasional tentang Penguatan Sektor Ekonomi Daerah melalui Komoditas Minyak Atsiri dan Akses Keuangan” untuk memperkuat inklusi keuangan dan transformasi digital di sektor minyak nilam Aceh.

BANDA ACEH (Rilis pers) – Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) bekerja sama dengan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Aceh dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) tengah mengakselerasi upaya peningkatan inklusi keuangan dan digitalisasi sektor minyak nilam di Aceh. ILO melalui proyek Promise II Impact yang didanai oleh Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO) mendorong pengembangan ekosistem rantai nilai baru di sektor minyak nilam Aceh dan memperkuatnya dengan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) digital. Inisiatif ini sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden 114 Tahun 2020.

Forum Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang diselenggarakan pada Hotel Hermes Palace Aceh hari ini (16/10) menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesadaran akan tantangan terkini minyak nilam dan membahas bagaimana lembaga keuangan dapat mendukung komoditas bernilai tinggi ini melalui akses yang lebih baik ke produk dan layanan keuangan serta untuk lebih mempromosikan sistem ERP yang baru diluncurkan bernama ‘MyNilam’.

Forum ini juga memfasilitasi dialog yang lebih luas dan berbagi pengalaman tentang bagaimana komoditas pertanian seperti nilam dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui ekosistem keuangan yang lebih inklusif.

Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Pasar, Edukasi Keuangan, dan Perlindungan Konsumen di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyoroti pentingnya perluasan akses keuangan di kawasan tersebut. “Industri minyak atsiri, khususnya nilam, memiliki potensi besar bagi pembangunan ekonomi Aceh. Dengan meningkatkan akses keuangan, kami memberdayakan petani lokal dan UKM untuk menjangkau pasar baru dan meningkatkan penghidupan mereka,” ungkapnya dalam pidato utamanya.

Diskusi panel di forum tersebut menghadirkan para pakar utama, termasuk Djauhari Sitorus, Manajer proyek Promise II Impact. Ia berbagi wawasan tentang dampak program terhadap digitalisasi di sektor nilam, dengan menyatakan, “Melalui MyNilam, kami memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan transparansi, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat rantai nilai. Inisiatif ini mendukung petani kecil dan membantu mengintegrasikan mereka ke dalam ekosistem yang lebih terstruktur dan berkelanjutan yang menghasilkan akses keuangan berkelanjutan bagi petani nilam dan pembeli.”

Erdiriyo, Asisten Deputi Bidang Inklusi Keuangan dan Keuangan Syariah di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menambahkan bahwa “Koordinasi yang baik antar berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan hasil inklusi keuangan yang diinginkan dan mencapai target kita sebagaimana yang digariskan dalam SNKI, yang pada akhirnya adalah tentang peningkatan taraf hidup masyarakat.”

Syaiffulah dari Atsiri Research Center Universitas Syiah Kuala menekankan peran penelitian dan inovasi dalam mendukung pertumbuhan sektor ini. “Berkolaborasi dengan lembaga penelitian memungkinkan kita untuk mendorong inovasi dan memastikan bahwa UKM di sektor nilam memiliki posisi yang baik untuk bersaing baik secara lokal maupun internasional,” katanya.

Sementara itu, Feriyanto dari Dewan Atsiri Indonesia (DAI) membahas potensi dan tantangan sektor ini, dengan menyatakan, “Minyak nilam merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia yang paling berharga, dengan Aceh menyumbang lebih dari 70% pasokan negara ini. Namun, untuk sepenuhnya memanfaatkan potensi ini, kita perlu mengatasi hambatan keuangan dan memastikan bahwa petani memiliki akses ke kredit dan perangkat keuangan modern.”

Ir. Cut Huzaimah, MP, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh, sependapat dengan pernyataan tersebut, seraya menegaskan bahwa pemerintah daerah memegang peranan penting dalam mendukung petani.

Forum ini juga memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi sektor ini, termasuk terbatasnya akses terhadap kredit formal dan perlunya adopsi digital yang lebih luas. Para peserta membahas kemungkinan rencana aksi untuk mengatasi masalah ini di tingkat regional dan nasional. Tujuannya adalah untuk mengembangkan ekosistem keuangan yang lebih inklusif yang mendukung petani kecil dan meningkatkan daya tarik sektor ini bagi lembaga keuangan.

Proyek ILO bertajuk Promise II Impact, yang kini memasuki fase kedua, bertujuan untuk memperkuat kapasitas penyedia layanan keuangan dan UKM di sektor-sektor produktif Indonesia. Melalui transformasi digital dan peningkatan rantai nilai, program ini membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan hasil ketenagakerjaan. |WAW-JAKSAT