EDITORIAL JAKARTASATU.COM : Di Kabinet Merah Putih PKS Tak dapat Menteri?
Pada kabinet Indonesia Maju 2019-2024 di bawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memang tidak mendapatkan posisi menteri karena partai ini berada di luar koalisi pemerintahan. Karena saat itu PKS memilih untuk menjadi oposisi, sehingga tidak memiliki perwakilan di kabinet. Sikap oposisi ini adalah bagian dari strategi politik mereka untuk memberikan alternatif kebijakan dan kritik terhadap pemerintah yang sedang berkuasa.
PKS seringkali mengedepankan pandangan mereka tentang berbagai isu nasional, namun karena berada di luar koalisi, mereka tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat kabinet. Nah saat kemarin diumumkan kabinet pada periode pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto juga terrnyata, tak ada distribusi kursi menteri, termasuk apakah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menjadi oposisi lagi atau …. Eiit..katanya masuk KIM, bahkan kIM plus yang mana dukung yang sangat kelihatan adalah Pilkada Jakarta. Apakah ini akibnat dulu lawannya adalah partai koalisi pendukung Prabowo, sehinggga tak mendapatkan posisi menteri.
Namun, dalam konteks Pilpres 2024, PKS merupakan bagian dari Koalisi Perubahan yang mendukung Anies Baswedan-Muahaimin sebagai calon presiden, memeng bukan Prabowo. Oleh karena itu, Prabowo menang jadi presiden, PKS tidak juga mendapatkan posisi menteri karena apa? Padahal PKB pimpinan Muahaimin dapat 4 kursi menteri loh….. Seperti dalam kabinet Jokowi sebelumnya, partai-partai oposisi biasanya tidak mendapatkan kursi menteri…hehehe
PKS dapat kursi banyak saat Presidennya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Memang distribusi posisi kabinet biasanya akan tergantung pada hasil negosiasi politik pasca pemilu dan pembentukan koalisi pemerintahan apakah kabinet itu meyakinkan akan nampung dukungannya. Jika dilihat kursi yang ada PDIP pun dapat kursi loh…
Prabowo memang sudah umumkan Kabinet Merah Putih dan Jumlah Menteri ini Terbanyak Sejak 1966. Kabinet yang diberi nama Merah Putih itu total 109 orang, terdiri dari 48 menteri dan lima pejabat setingkat menteri, ditambah dengan 56 wakil menteri. Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi sejak Kabinet Dwikora III pada 1966.
Nah kembali lagi soial koalisi PKS padahal sudah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus sejak Agustus 2024 yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, namun tidak mendapatkan posisi menteri. PKS resmi menyatakan bergabung ke dalam KIM Plus. Presiden PKS Syaikhu mengatakan keputusan itu berdasarkan hasil musyawarah majelis syura bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dan akan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Apa karena Presiden PKSnya lagi Nyagub di Jabar? atau Disebabkan oleh beberapa faktor politik yang biasa terjadi dalam pembagian kekuasaan lainnya. Faktor lain bisa jadi keseimbangan dalam Koalisi, dimana koalisi memiliki banyak partai yang harus diakomodasi dalam pembagian kursi kabinet. Jika prioritas diberikan kepada partai yang memiliki kekuatan politik lebih besar atau peran strategis dalam pemenangan Pilpres, PKS mungkin tidak menjadi prioritas dalam alokasi posisi menteri.
Apakah lemahnya negosiasi politik dimana pembagian kursi menteri seringkali bergantung pada hasil negosiasi internal. PKS mungkin belum berhasil mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan atau memilih untuk tidak menerima posisi menteri tertentu jika tidak sesuai dengan keinginan atau kebijakan partai.
Bisa juga bahwa PKS memiliki pertimbangan strategis lain, misalnya tetap mempertahankan posisi kritis meski berada dalam koalisi, atau lebih fokus pada peran legislatif daripada eksekutif. Tapi tidak juga nampaknya
Jika lihat PKS bisa jadi kursi tersebut diberikan kepada partai yang dengan pengaruh awal lebih besar atau yang lebih dekat dengan presiden Prabowo.
Memang semua ini masih bersifat spekulatif, karena dalam politik, perubahan bisa terjadi kapan saja tergantung pada dinamika dan negosiasi koalisi lebih lanjut. Ridwan Kamil (RK) yang mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024, pada akhirnya tidak mendapatkan posisi menteri meskipun ada harapan atau ekspektasi lain karena sibuk Pilkada, ini terjadi karena beberapa alasan politik atau alibi saja.
Dukungan tidak ada di posisi di kabinet, setelah pemilu, kandidat yang terpilih dan partainya akan melakukan negosiasi dengan berbagai kelompok dan individu, dan tidak semua pendukung utama mendapatkan jabatan menteri.
Pembagian Kekuasaan yang Kompleks berdasarkan keseimbangan kekuatan dalam koalisi, representasi partai-partai politik, dan pertimbangan politik lainnya. Posisi menteri diberikan kepada mereka yang memiliki dukungan politik yang lebih luas atau memiliki pengaruh strategis dalam pemenangan atau manajemen koalisi.
Presiden Prabowo mungkin memiliki pertimbangan khusus, seperti kompetensi teknis yang dibutuhkan untuk posisi tertentu atau kesesuaian profil kandidat menteri dengan visi dan misi pemerintahannya. Meskipun seseorang atau pihak yang mendukung seorang kandidat tidak mendapatkan posisi di kabinet, mereka masih bisa memiliki pengaruh politik di luar pemerintahan eksekutif atau dalam struktur politik lainnya. Nah apa benar Kabinet Merah Putih PKS tak ada PKS posisi menteri biasa saja? Tabik…!!! (ai/edjkst)
