JAKARTASATU.COM– Muhammad Said Didu, yang dikenal semangat menolak PSN PIK 2 mengungkap sikap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Banten—disebutkan akan melaporkannya ke Presiden Prabowo Subianto. Hal itu diungkap Didu lewat akun X-nya, Sabtu (2/11/2024).
Berikut jelasnya yang diungkap Said Didu:
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Banten menolak PSN PIK-2
Alhamdulillah, tgl 1 Nov 2024 sdh ada lembaga resmi Banten yaitu DPD Banten berkenan membahas PSN PIK-2.
Pembahasan dihadiri 3 dari 4 anggota DPD. Satu orang yg tdk hadir Ibu Andiara Aprilia Hikmat. Peserta lain adlh tokoh-tokoh pendiri provinsi Banten dan wakil-wakil Ormas.
Hal-hal menarik :
1) ternyata masyarakat bahkan pjbt Banten “ketakutan” berhadapan dg PSN PIK-2 krn sdh menyatunya oligarki, penguasa, aparat, dan mafia, dan preman menghadapi siapapun yg kritisi PSN PIK-2.
Bahkan anggota DPD perkirakan bhw stlh pertemuan, kemungkinan akan ada kriminalisasi tdhp peserta.
2) semua peserta, termasuk anggota DPD tdk mengetahui batas PSN PIK-2 dan tdk tahu batas izin lokasi yg diberikan oleh pemerintah kpd pengembang PSN PIK-2, tapi seakan hampir semua wilayah Banten sdh menjadi hak pengembang PSN PIK-2 utk menggusur rakyat Banten thdp wilayah yg diinginkan.
3) DPD Banten dan peserta rapat sepakat mengusulkan agar PSN PIK-2 dihentikan krn program tersebut bisa menghilangkan Banten ke depan dan menggusur rakyat Banten dari kampung halaman nenek moyang mereka
4) semua sepakat untuk bergerak menyelamatkan Banten agar tidak hilang, tetap utuh dan tidak tergusur oleh PSN PIK-2, termasuk akan melaporkan masalah ini ke Bapak Presiden @prabowo
(RIS)
