ERA TRANSISI PASCA JOKOWI: (10) Dari Hendri Saparini: Pemerataan Pendapatan, UMKM, dan Struktur Industri yang Jeblok… (1)
Sri-Bintang Pamungkas
Adalah Dr. Hendri Saparini, seorang Ekonom perempuan yang wawancaranya saya dengar kemarin. Dia adalah ketua CORE, kalau tak salah Center for Reform on Economics. Hendri mengaku bercita-cita menjadi insinyur sebuah Perguruan Tinggi terkemuka, tapi kebentur lalu menjadi Ahli Ekonomi dari UGM. Wanita ini melanjutkan sekolah di Jepang dan memperoleh Doktor (PhD)-nya dengan disertasi di sekitar UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).
Dari wawancaranya yang hidup tapi melompat-lompat itu, ada beberapa hal yang menarik perhatian saya. Judul di atas saya ambil begitu saja terkait dengan hal-hal yang menarik perhatian tadi.
Pertama adalah soal Pemerataan Pendapatan. Di dalam Penjelasan UUD 1945 pada Pasal 33 terbaca kalimat-kalimat yang luar biasa indahnya:
“… Bahwa perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomi, di mana kemakmuran bagi segala orang, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua. Tampuk produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak boleh jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa agar rakyat tidak ditindasinya…”
Dalam bahasa yang saya tulis pada 1994, saya katakan, bahwa “…usaha besar harus mendorong yang kecil agar menjadi besar… dan yang kecil merupakan bagian yang besar. Semua menjadi usaha bersama untuk kesejahteraan bersama…”. Itu semua tidak pernah terjadi, karena pemerintah (the government) tidak mau mengatur (to govern), tapi justru mengkhianati perintah Konstitusi tersebut.
Padahal, mulai 1970-an doktrin ekonomi sudah berubah, beralih dari mengutamakan pertumbuhan (growth) menjadi pertumbuhan bersama pemerataan (growth with equity). Kegagalan Widjojo dkk selama 30 tahun Orde Baru, ternyata dilanjutkan terus 20 tahun oleh Sri Mulyani. Yang terjadi sekarang adalah perekonomian yang dikuasai oleh orang perorang konglomerat hitam, di mana rakyat ditindasinya…
Perihal ke dua yang disampaikan Hendri Saparini adalah soal UMKM. Konon memang ini kekhususannya ketika belajar lebih lanjut ke Jepang.
Sektor UMKM inilah yang tidak pernah tersentuh oleh kebijakan Pemerintah kita, padahal di situ pula sumber Pemerataan Pendapatan. Dan tidak pula sulit menanganinya, karena semua terlihat dengan mata telanjang.
Sejak puluhan tahun yang lalu, kalau kita jalan dari Bogor ke Puncak pergi-pulang selalu terlihat buah pisang dijual di sepanjang jalan, di Lapak, di Dorongan atau di Pikulan… tiap hari beratus lirang Pisang Rakyat dijual.
Tapi tidak ada yang berpikir memberi mereka tempat sebagai Pasar Bursa Jual-Beli Pisang. Di situ Pisang-pisang dipilah-pilah berdasarkan macam dan kwalitasnya. Lalu disediakan kotak-kotak kayu sebagai perangkat untuk mengirimnya ke berbagai konsumen di luar kota atau luar negeri.
Tidak cuma itu… Jalanan sepanjang Kramat Jati, Jakarta Timur, yang selalu dipenuhi dengan Mangga, Pisang, Jambu, Buah Nangka sampai Buah Naga… mestinya bisa diubah menjadi Pasar sekaligus Taman Wisata Buah Indosesia. Supaya mobil-mobil bisa masuk untuk ikut Berpesta Buah di situ… Wahai Gubernur DKI Jakarta, kekumuhan semacam itu sudah berusia puluhan tahun…
Sudah puluhan tahun pula ada Industrial Estate di Pulogadung… Kapan dibikin Kawasan Industri Kecil dan Menengah untuk Home Industry… Untuk usahawan Mèbel, Pintu, Jendela, Kusen hingga Pacul, Sekop, Arit, Parang, Pisau, Sendok, Garpu, dll… sampai Piring, Mangkok, Cowèk, Dandang, Èmbèr, Sapu, dll… juga Sandal, Sepatu, barang2 Kulit, Baju, Celana, Kaus… Bengkel, Ketok Magic dll…
Masya Allah! Mereka ngider di jalan-jalan, buka lapak di trotoir, di èmpèr-èmpèr toko dan bangunan-bangunan mirip gubug…
CORE tentu bisa membikin Proposal kepada Kementerian UMKM untuk menciptakan perubahan itu, dengan mewujudkan pemerataan pendapatan masyarakat lewat UMKM.
Bahkan bisa lebih dari itu, dengan membikin KLINIK Administrasi Bisnis UMKM. Kalau para Dokter muda harus Praktek ke lapangan dulu, maka ini para Ekonom, Sarjana Teknik, Sarjana Pertanian dan Sarjana Sosial lainnya juga harus praktek membantu para calon Usahawan Kecil.
Mereka membikin Studi Kelayakan terkait Pertanian, Peternakan, Perikanan dan lain-lain, sampai mendapat dana dari Lembaga Keuangan, baik bank maupun non-bank, sampai usahanya berdiri, berjalan dan membuahkan hasil… (berlanjut)
Jakarta, 24 Desember 2024
@SBP
Hizbullah Indonesia
