Politisi PDIP Beathor: Kompromi Bung Karno Dalam Membentuk Demokrasi Pancasila
JAKARTASATI.COM— Kader PDIP Beatbox Suryadi mengatakan satu diantara serunya perdebatan 27 Anggota PPKI/ panitia persiapan kemerdekan Indonesia setelah Bung Karno pada 1 Juni 1945 Pidato tentang landasan Negara Indonesia Merdeka.
“Begitu antusiasnya peserta Rapat mempertanyakan Daulat Rakyat dalam demokrasi Pancasila…,” kata Beathor Suryadi, Kamis (26/12/2024).
“Dengan lugas Bung Karno menjelaskan bahwa Demokrasi Pancasila berasal usul dari Budaya Bangsa kita dan telah, berjalan sejak berabad lalu mulai jaman feodal, dan era penjajahan,” sambungnya.
Ia menuturkan rakyat sangat berdaulat menentukan jalannya proses demokrasi Pancasila. Dengan pemilihan langsung One Man One Vote Rakyat memilih Kepala Desa dari warganya sendiri dan mereka mengawasi sendiri hasil Pilkades tersebut. Hal itu sangat efektif, jumlah warga terhitung dan luas wilayah terbatas, maka adil dan jujur terwujud dan pesertanya bukan dari unsur kepartaian
“Demokrasi Pancasila kata Bung Karno menerapkan kedaulatan Rakyat dalam bentuk Permusyawaratan/ Perwakilan ketika Rakyat memilih Kepala Daerah/ Pilkada, melalui Partai Politik yang dipilihnya saat Pemilihan Umum. DPRD adalah bentuk daulat Rakyat dalam demokrasi Pancasila,” urai mantan tahanan politik era Soeharto ini.
Lanjut dia, saat Bung Karno menjelaskan tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat/ MPR RI, muncul berbagai pertanyaan dari peserta rapat yang bukan dari partai politik mereka mempertanyakan tentang unsur golongan, daerah, Organisasi Masyarakat, kaum profesional dll semua sudah termaktub dalam Demokrasi Pancasila yang Bung Karno sampaikan
“Rapat 27 Anggota PPKI tersebut dimulai 1 Juni hingga 18 Agustus 1945. Semua peserta kagum dengan kecerdasan Bung Karno memilih demokrasi Pancasila sebagai landasan ideologi kita Merdeka,” kata Beathor yang juga kagum kepada Bung Karno.
“Para peserta mengusulkan KeTuhanan Yang Maha Esa dipindahkan dari Sila ke 5 menjadi Sila pertama,” jelasnya.
Beathor ungkapkan dalam perdebatan seru tersebut, para Pimpinan Islam mengusulkan tambahan 7 kalimat pada sila pertama. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi KeTuhanan Yang Maha Esa.
“Bung Karno sangat berkompromi dengan pemikiran 27 Orang peserta Rapat untuk terwujudnya Demokrasi Pancasila,” tegas Beathor. (Yoss)
