Muslim Arbi: KPK Mengejar Lawan Politik seperti Hasto Kristiyanto, Yasona Laoly dan Megawati
JAKARTASATU.COM— Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu Muslim Arbi mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengusut Kasus KKN mantan Presiden Jokowi dan anak mantunya.
“Publik jangan berharap KPK akan usut kasus KKN Gibran dan Kaesang dalam laporan Ubaidillah Badrun. Karena meski tidak menjabat lagi sebagai presiden, Jokowi akan berusaha semaksimalnya mungkin untuk lindungi anak-anak, mantu dan kroninya,” kata Muslim Arbi, Ahad (5/1/2025).
“Meski saat itu KPK didatangi Tokoh Bangsa: Amien Rais, Rizal Ramli gerudug KPK mempertanyakan soal kasus Gibran-Kaesang. Apalagi setelah OCCRP rilis finalis para penjahat dunia dalam korupsi dan pelanggaran HAM. Dan menempatkan Jokowi pada urutan ke dua. KPK mau usut Jokowi atas kasus-kasusnya? Jauh panggang dari api,” sambungnya.
Ditegaskan Muslim Arbi, apalagi saat ini KPK dibentuk dengan pelanggaran UU oleh Jokowi di saat sisa kekuasaannya. Dengan demikian status KPK saat ini seharusnya tidak punya kekuatan hukum dan punya legal standing sah untuk usut kasus korupsi dsb.
“Publik dapat mencermati, saat ini KPK lebih mengejar lawan politik seperti Hasto Kristiyanto, Yassona Laoly dan Megawati sebagai pimpinan Elit PDIP yang telah memecat Jokowi-Gibran-Bobby dari PDIP,” tandas Muslim.
“Pimpinan KPK saat ini dipimpin perwira aktif Polri di mana garis ketaatan institusinya tetap di bawah kendal Kapolri. Mana berani Kapolri sentuh Jokowi dan keluarganya? Banyak kasus yang telah di laporkan ke Mabes Polri oleh masyarakat di tolak oleh Kepolisian. Tanpa ada penjelasan,” ungkap Muslim.
Dikemukakan Muslim Artis soal dugaan KKN, kasus fufufafa dsb nya telah di laporkan ke Polda Metro Jaya oleh TPUA dipimpin Eggi Sujana sampai saat ini tidak diproses. Soal Ijazah Palsu Jokowi. Sudah diaporkan ke Mabes Polri juga tidak di proses. Padahal hasil sidang di PN, PT dan MA sudah membuktikannya: Jokowi tidak punya ijazah Asli.
Jadi saat ini publik berharap KPK yang di pimpinan oleh perwira aktif Polri untuk usut Jokowi dan Keluarga nya pasti akan mengalami jalan buntu.
“Jika Presiden Prabowo mau benahi kasus-kasus hukum di negeri ini yang ada di kepolisian dan KPK. Maka kedua insitusi hukum itu harus dibersihkan dari pengaruh dan kendali Jokowi,” jelas Muslim.
Lanjut Muslim, saat pilpres 2014 Jokowi berjanji untuk perkuat KPK. Tapi apa lacurnya? KPK malah diperlemah dengan revisi UU KPK dan KPK di bawah kendali Jokowi melalui Dewasa KPK.
“Jadi saat ini jangan terlalu berharap ke KPK baru ini kecuali KPK ini dibentuk baru sesuai UU yang berlaku dan di kembali kan ke semangat Reformasi. Anti KKN. Jika tidak Rakyat membiayai KPK hanya untuk dijadikan alat politik Jokowi, Keluarga dan Kroninya. Apa mau?,” pungkasnya. (Yoss)
