AGAMA DAN PENYELENGGARAAN NEGARA
Oleh : Girarda
Pemerhati sosial
Menilik kejadian yang selalu berulang, korupsi tiada henti, peluru tanpa rasa, pengadilan yang kurang adil, kemerdekaan berserikat disikat, tambang meraja lingkungan hidup merana, pimpinan adalah kocokan arisan, terus dimana peran agama-agama.
Ada baiknya kita tengok dulu sejarah persiapan kemerdekaan, bagaimana para tokoh agama berdiskusi intens sehingga menghasilkan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan melepas frasa kewajiban melakukan syariat Islam kepada pemeluknya seperti tersebut dalam Piagam Jakarta. Walaupun Indonesia bukan negara agama namun sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa cukup memberi panduan bahwa bangsa ini bukanlah bangsa atheis. Pandangan hidup agama mesti menjadi landasan dalam menjalankan negara ini.
Coba kita tengok kejadian-kejadian yang ada. Korupsi dengan trilyun, yang diketahui, berjalan dengan riang gembira. Pelaku, keluarga pelaku, pengadil penuh dengan senyuman. Tanpa terlihat ekspresi sedih, cemas, takut, menyesal. Dan kasus korupsi itu terus ditemukan. Beda ekspresi dengan maling motor yang ketahuan, malu menunduk, menangis minta belas kasihan. Sudah begitu putusan lama penjara yang dialami antara koruptor trilyunan dengan maling motor banyak timbul pertanyaan keseimbangannya. Padahal Undang Undang, dan lembaga anti korupsi sudah cukup banyak.
Peristiwa selain korupsi yang juga perlu mendapat perhatian adalah Hak Asasi Manusia, kemerdekaan untuk menyatakan pendapat dan berserikat. Berapa banyak orang masuk penjara karena menyatakan pendapat yang kemudian dilaporkan dan masuk penjara. Betul hukuman berdasar Undang Undang, namun timbangan antara ucapan atau ekspresi itu terhadap lamanya masa hukuman apakah sudah cukup adil. Bahkan Undang Undang nya yang mungkin perlu dievaluasi karena termasuk pasal karet, lentur suka suka interprestasi. Pembekuan ormas terkesan suka suka. Apakah pembekuan tersebut melalui proses pengadilan terbuka, terdakwa cukup punya peluang untuk membela diri dan rakyat cukup bisa memahami alasan alasannya.
Penggunaan peluru mesti cukup hati-hati. Itu disediakan oleh negara, dengan duit pajak rakyat sebagai pemasukan utama. Peluru, utamanya adalah untuk menghadapi musuh. Selain itu peluru cukup untuk melumpuhkan saja, bukan mematikan. Perlu diingat bahwa mematikan satu jiwa seolah mematikan kemanusiaan secara keseluruhan bila tanpa alasan yang bisa dipertanggung jawabkan. Apabila ada pelanggaran hukum bawalah tersangka di depan pengadilan. Biarkan pengadilan yang memutuskan, putusan dihukum mati misalnya.
Agama mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam. Sumber daya alam mesti dijaga kelestariaannya. Daya dukung alam mesti bisa memenuhi kebutuhan penduduk selama negara Indonesia ada. Tambang, hutan, laut eksplorasinya mesti hati hati, tidak eksploitatif untuk keuntungan instan saat ini saja. Sedangkan selama ini porsi terhadap pendapatan negara sangat minim bila dibanding dengan pendapatan pajak. Siapa yang diuntungkan, dan bagaimana pola pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik.
Pimpinan nasional ditentukan oleh Pemilu secara langsung. Namun akhir-akhir ini terkesan sudah dinujum dari awal. Petahana berujar presiden berikutnya giliran anu. Yang diikuti dengan pernyataan cawe-cawe. Kemudian muncul nujum dari lembaga survey yang menyatakan anu unggul sekian persen. Tepat seperti hasil perhitungan KPU kemudian. Hebat, prediksi sama persis dengan hasil pemilu. Apakah sudah sedemikian canggih statistik Indonesia, atau nalar penulis yang lemot gak nyampai memahami. Bolehkah diartikan bahwa pemilihan pemimpin itu seperti arisan call. Siapa yang akan menang bisa ditentukan dengan ‘call’.
Dengan uraian di atas, pemuka agama menurut hemat penulis, perlu ikut berperan aktif memberi pencerahan. Berupa pendapat ataupun fatwa terhadap isue isue di atas, dan juga isue isue kehidupan bernegara yang lain. Kalau selama ini sudah ada lembaga Forum Kerukunan Umat Beragama, dalam agendanya bisa dimasukkan isue isue penyelenggaraan negara seperti contoh tersebut di atas. Sebagai bentuk cinta kepada negara Indonesia.
