Alasan Kementerian Transmigrasi Dipisah, Viva Yoga Mauladi: Satu Tarikan Nafas Dengan Visi Prabowo
JAKARTASATU.COM– Kabinet Merah Putih dibawah komando Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming kembali menghidupkan kembali Kementerian Transmigrasi (Kementrans), pasalnya Prabowo punya tujuan dan atau visi agar Kementrans ini bisa membantu mempercepat pembangunan ekonomi di sejumlah kawasan, termasuk di antaranya kawasan timur Indonesia, mewujudkan kedaulatan pangan, energi, air dan hilirisasi.
Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi membeberkan visi strategis Presiden Prabowo memunculkan kembali Kementrans dan dipisahkan dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal.
“Menurut amanat Bapak Presiden Prabowo kenapa kementerian transmigrasi berdiri lagi, yang pertama untuk mengentaskan kemiskinan. Karena dengan perpindahan sejumlah penduduk dengan sukarela ke daerah lain yang membutuhkan itu akan akan ada harapan untuk dapat merubah nasibnya, untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya,” katanya dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Senin (6/1/2025).
Masih Viva Yoga, transmigrasi adalah bagian dari reforma agraria, negara memberikan tanah atau lahan dua hektar are pada setiap kepala keluarga.
“Selain diberikan tanah atau lahan, mereka juga diberikan rumah atau perumahan pemukiman dan ladang garapan,” imbuh Wakil Ketua Umum DPP PAN.
Aktivis Korps Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) ini menerangkan, pemerintah juga memberikan jaminan hidup selama satu tahun kepada transmigran.
“Nah.. yang kedua, para transmigran juga diberikan jaminan hidup selama satu tahun, kira-kira 200 atau 300 juta pertahun, yang nantinya diharapkan pada tahun kedua mereka bisa mandiri dan membiayai, menafkahi keluarganya sendiri. Ini adalah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan dalam rangka untuk keadilan sosial yang menjadi tugas dari negara,” terangnya.
Lebih lanjut, Mantan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PAN ini memberikan alasan ketiga amanat dari Presiden Prabowo.
“Alasan yang ketiga, untuk mengintegrasikan dan melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena dimana ada tempat-tempat yang kosong, ketika dihuni oleh masyarakat penduduk Indonesia, tentu dalam aspek keamanan juga akan bisa terwadahi disitu. Bahwa setiap ada daratan yang kosong, ketika ada masyarakat disitu tentu akan bisa melindungi tanah dan air Indonesia dari gangguan penduduk negara lain,” ungkapnya.
Pria kelahiran asal Lamongan, Jawa Timur ini kemudian memberikan alasan keempat, yaitu untuk mensinergikan dengan program food estate pemerintah, dalam rangka membantu pengembangan swasembada pangan, dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan.
“Karena dari sisi kawasan transmigrasi, justru menurut data menjadi lumbung pangan nasional, terutama padi, jagung, dan kedelai (pajale). Nah, beberapa daerah kawasan transmigrasi itu, menjadi sentra produksi beras,” tambahnya.
Oleh karena itu, daerah kawasan transmigrasi ini akan bersinergi dengan program pemerintah untuk food estate.
“Nah, untuk dikawasan food estate sendiripun misalkan di Lurik, Merauke dan di Dadahub, Kalimantan Tengah, itu juga menjadi bagian dari kawasan transmigrasi dalam rangka untuk membangun kedaulatan pangan, karena visi dari Pak Presiden Prabowo sekarang adalah harus berdaulat secara pangan, energi, air dan hilirisasi. Jadi itu visi strategis untuk memunculkan kembali Kementrans,” tuturnya.
Sekretaris Jenderal Majelis Nasional Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) 2005-2010 mengapresiasi program kementerian pertanian (Kementan) kedepan menggunakan alat-alat pertanian modern.
“Kami sangat setuju dengan program Kementan untuk melakukan transformasi pertanian, dari pertanian tradisional menuju pertanian modern,” tegasnya.
Dikatakannya, salah satu ciri pertanian modern adalah, pertama dari sisi manajemen pertaniannya yang harus dikelola efektif, efisien, dan penggunaan teknologi. Kedua, dalam rangka untuk mengelola pertanian menggunakan alat-alat modern, tidak lagi cangkul.
“Jadi begini, kalau program dari pertanian Indonesia itu bisa maju apabila ada proses transformasi pertanian dan juga mensiasati proses dari hulu sampai hilir dengan industri pertanian itu juga harus disiapkan, terutama soal pra panen dan pasca panen, sehingga swasembada pangan bisa cepat terealisasi,” jelasnya.
Oleh karenanya, kawasan transmigrasi sejak masa pemerintahan orde baru sampai sekarang menjadi lumbung pangan nasional dan itu bersinergi dengan food estate pemerintah.
“Memang, tidak seluruhnya food estate berada di kawasan transmigrasi, tetapi yang pasti bahwa kawasan transmigrasi adalah menjadi sentra produksi beras,” tutupnya. (Yoss)
