Perintah Presiden Prabowo Soal Cabut dan Usut Pagar Laut Hanya Omon-omon, KKP Terlalu Banyak Bermain Citra!
Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.
Advokat
[Koordinator Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat/ TA-MOR PTR]
Selasa siang, tanggal 14 Januari 2025, penulis bersama Penggugat Prinsipal perkara 754/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst, yakni para purnawirawan TNI dari Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia (FPPI) dan aktivis dari Aliansi Rakyat Menggugat (ARM), mendatangi Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jl. Merdeka Timur No. 16 – Jakarta Pusat.
Tujuannya, ingin beraudiensi untuk menyampaikan informasi dan temuan lapangan terkait pagar laut di Pantai Utara Banten, yang saat ini menjadi perbincangan ramai publik. Intinya, kami ingin beritahu otak atau dalang dibalik pagar laut sepanjang 30 KM di Lautan Banten Utara, adalah Mandor Memet, Ang Cun Alias Ghojali, dan Ali Hanafiah Lijaya (orang kepercayaan AGUAN).
Karena harus harus melampaui sejumlah prosedur dan protokoler, kami terpaksa hanya bisa mengirimkan surat permohonan audiensi, dan mengadakan konpers. Dalam konpers, kami kembali menyampaikan informasi penting: otak atau dalang dibalik pagar laut sepanjang 30 KM di Lautan Banten Utara, adalah Mandor Memet, Ang Cun Alias Ghojali, dan Ali Hanafiah Lijaya (orang kepercayaan AGUAN).
Rabu, tanggal 15 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto melalui Sekjen Gerindra sekaligus Ketua MPR RI Ahmad Muzani, memerintahkan pagar laut misterius yang berada di Laut Tangerang, Banten, untuk segera dicabut dan diusut.
Lau masih pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, alih-alih memanggil kami untuk beraudiensi atau setidaknya menindaklanjuti informasi yang kami sampaikan, Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan KKP, Halid Jusuf malah mau memanggil Jaringan Rakyat Pantura (JRP), yang mengklaim pemasang pagar laut adalah Nelayan atau Warga secara swadaya.
Padahal, sudah jelas dalam acara Catatan Demokrasi (TV One, 14/1), sudah jelas Koordinator JRPN Sandi Martaptaja, tak mampu mempertahankan argumentasi pagar laut dibuat secara swadaya. Bahkan, seorang Nelayan bernama Holid Mikdar, begitu tajam secara logis dan sistematis membantah dan menelanjangi argumentasi pagar laut dibuat secara swadaya oleh Nelayan.
Sebelumnya, kami mengkritik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang hanya menyegel dengan ‘memasang spanduk’ di pagar laut PIK-2. Tindakan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh tukang sablon.
Pagar laut PIK-2 ini harus segera dibongkar. Agar akses Nelayan untuk melaut kembali normal. Tapi, sampai saat ini pagar laut ini belum juga dibongkar (dicabut).
Saking geramnya, Aktivis Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) yang mayoritasnya emak-emak, pada Kamis kemarin (15/1) mendatangi lokasi dan mencabut salah satu bilah bambu pagar laut secara simbolis. Apa yang dilakukan oleh ‘Emak-Emak ARM’ ini mewakili kegeraman seluruh rakyat atas lambannya tindakan pemerintah.
Apa yang dijanjikan Prabowo Subianto soal cabut dan usut pagar laut melalui Ahmad Muzani sepertinya hanya omon-omon. Hampir mirip omon-omon janji makan siang gratis, berubah menjadi makan bergizi, yang menunya juga berubah-ubah. Terakhir, karena buruknya perencanaan program, makan siang gratis ini diusulkan dari dana zakat, infak dan shodaqoh.
Astaghfirullah… Sudah hapus saja kementerian koordinator bidang pangan dan gizi. Ganti saja dengan takmir atau DKM Masjid yang lebih profesional menangani makan siang gratis dalam kegiatan Jum’at Berkah.
Kami melihat, pola kerja pemerintah hanya merespon kritik rakyat. Respons itu pun sifatnya hanya pencitraan. Tidak punya inisiatif untuk menuntaskan masalah.
Soal pagar laut ini menjadi bukti kongkritnya. Kalau benar ada perintah dari Presiden untuk mencabut atau membongkar pagar, apa sulitnya? Apa karena Prabowo Subianto takut dengan AGUAN?
Atau, kalau mau serius mengusut. Apa susahnya, memerintahkan aparat penegak hukum untuk mencari dan menangkap Mandor Memet, Eng Cun Alias Ghojali dan Ali Hanafiah Lijaya (orangnya AGUAN)?
Hari ini rakyat harus menerima kenyataan bahwa Republik ini diurusi secara amatiran. Mereka yang berkuasa, ternyata ada dibawah kendali kekuasaan yang lain (Oligarki). Sehingga mereka yang berkuasa, nampak terlihat seperti boneka. [].
