Pembongkaran Pagar Laut Banten, Ketum DPP APIB Erick Sitompul Puji Penyegelan KKP dan Pembongkaran oleh TNI AL

JAKARTASATU.COM Heboh berita nasional dan jagat medsos seminggu ini tentang penyegelan pagar laut  di pinggiran  laut Tangerang Banten dan menyusul di Bekasi Jabar oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP). Pagi ini pihak TNI AL bersikap tegas bersama ratusan  nelayan Banten membongkar pagar laut tersebut .

Kemunculan pagar laut yang dianggap misterius 6 bulan terakhir  ini karena tidak ada pihak  yang mengaku membangun pagar laut tersebut. Namun  berdasar informasi dari masyarakat  pesisir Banten, sebenarnya semua media nasional dan publik sudah mengetahui bahwa pemagaran itu diduga kuat dilakukan   terkait pembangunan  PIK2 di Banten dan pihak pengusaha juga yang di Bekasi.

Terhadap langkah tegas pembongkaran tersebut  oleh TNI AL dan ratusan nelayan Banten pagi ini ( 18/1 ),  Ketua Umum APIB ( Aliansi Profesional Indonesia Bangkit  ) Erick Sitompul usai menghadiri acara pernikahan putra  Aendra Medita ,  wartawan senior nasional yang juga Wakil Ketua Umum DPP APIB di Aula Gedung  LIPI di Jaksel,  mengatakan bahwa dia memuji  pihak KKP  menyegel dan TNI AL membongkar pagar laut ilegal tersebut. Dari awal  masyarakat menyuarakan ke media sosial perbuatan gegabah pemasangan pagar laut ilegal itu dan   memantau terus langkah dan tindakan tegas dari pemerintah.

Langkah penyegelan dan pembongkaran  itu karena respon cepat atas perintah Presiden Prabowo. Apalagi dari media kita tahu Kepala BIN Mayjend Herindra bahkan meninjau langsung pagar laut itu. Jadi tidak mungkin tidak dilaksanakan penindakan nya oleh KKP dan instansi TNI AL di lapangan.

Erick mengatakan agar ada efek jera   juga bagi pengusaha atau kelompok makelar tanah yang coba  main main dengan masalah kedaulatan negara. Setiap pelanggaran hukum atas kedaulatan daratan dan kelautan itu di awasi dan memang  mesti   diambil tindakan tegas   oleh pemerintah.

“Saya menilai kepemimpinan Presiden Prabowo ini berbeda jauh dengan Jokowi. Tentu karena latar belakang beliau sejak muda selaku prajurit yang terikat sumpah  Sapta Marga TNI,” kata Erick Sitompul Sabtu, 18/2/1/2025.

“Saya yakin Prabowo  tentu menganggap  urusan kedaulatan negara itu adanya diatas kepentingan bisnis korporasi apapun walau ada output ekonomi disana. Semua pelaku bisnis harus menghormati  hukum negara yang berlaku  apalagi ini  menyangkut wibawa dan kedaulatan  negara kita,” tambah  Erick.

Lanjut dia, karena apabila sebuah pemerintahan nasional tidak menjaga kedaulatan negara  dari rongrongan terutama  pihak  asing maupun karena kepentingan bisnis sekelompok elit politik atau pengusaha   dari dalam negeri apalagi terindikasi   adanya unsur kepentingan politik dan  ideologi asing nya. Maka pasti Presiden yang punya karakter kepemimpinan yang kuat pasti akan  mengingatkan dan bila sudah saatnya mengambil tindakan tegas untuk menjaga marwah dan wibawa negara.

Menurut  Erick, tindakan berikut  KKP kita harapkan dapat meminta bantuan pihak kepolisian   untuk mengusut masalah pidananya. Karena banyak  informasi beredar dan  diduga kuat ada transaksi jual beli  areal laut  sepanjang 30,5 km pinggir pantai   Banten, belum yang di Bekasi.  Transaksi jual beli laut yang dimanipulasi itu seakan jual beli tanah darat abrasi  namun kordinat nya adalah kawasan laut. Ini kan perbuatan pelanggaran pidana, kata Erick.

Lenih jauh lanjut Erick, bila hal ini benar, sungguh berani betul itu para oknum atau makelar di pedesaan pantai dan pengusaha yang melakukan jual beli laut milik negara dengan cara ilegal dan  manipulatif  tersebut.

“Tentu itu bukan pekerjaan para amatir.  Itu sudah pasti dibiayai jaringan pengusaha besar apakah untuk tujuan reklamasi atau perluasan destinasi wisata tanpa izin dan melanggar RTURW. Dugaan transaksi jual beli  wilayah laut tidak bisa dibiarkan begitu saja,” jelas Erick Sitompul.

Erick menilai mereka sedang mencoba mendikte kekuatan hukum dan merendahkan posisi negara dengan  merongrong kedaulatan negara melalui perbuatan ilegal yang sangat kasar sekali, kata Erick yang juga alumni Tarpadnas tahun 1991 dari Lemhanas  tersebut.

Ditanya media apakah pemerintah sudah tahu kah kelompok bisnis mana dan untuk kepentingan apa pagar laut ini.

“Sudah pastilah. KKP kan punya mata telinga juga.  KKP bukan hanya tugasnya  kementerian yang secara tehnis urusan ikan dan   perikanan laut saja. Tapi Kementerian ini juga wajib ikut juga menjaga seluruh wilayah  kelautan  dan menjaga  seluruh sumber daya laut milik negara itu,” terang Erick.

Erick menegaskan penyegelan dan pembongkaran pagar laut itu juga merupakan pesan kuat dari  pemerintah bahwa pemerintah  menyikapi  persoalan ini  dengan sangat serius.  Karena  tidak boleh siapapun, seberapa kuat apapun pengaruh korporasi itu dikalangan elit parpol atau kalangan  pemerintahan. Jangan coba  main main kalau sudah menyangkut pelanggaran masalah hukum terkait kedaulatan negara, pungkas Erick

“Concern kita berikut adalah kembali   terkait dengan tuntutan rakyat Banten terhadap  evaluasi PSN Tropical Coastland agar dikelola saja oleh perusahaan BUMN bukan oleh pihak PIK2,” ia menegaskan.

Demikian juga kata Erick, tuntutan rakyat Banten terhadap pembangunan kawasan perumahan mewah dan pusat hiburan PIK2 agar di batalkan, terkait   terjadinya dugaan  Fraud dan korupsi terhadap kehilangan income negara atas pajak jual beli tanah rakyat Banten senilai 600 Trilyun yang di ajukan Tim Hukum Rakyat Banten oleh Ahmad Khozinuddin dan belasan pamen purn TNI dari  FPPI.

“Tuntutan rakyat Banten itu kepada PIK2 diakibatkan kerugian ribuan orang rakyat Banten bernilai ratusan Trilyun rupiah diduga terjadi  atas praktek  pembelian tanah rakyat secara murah seluas /+ 30 ribuan hektar setara 300 juta meter persegi, akibat  terjadinya dugaan  intimidasi oknum di desa desa  terhadap rakyat pemilik tanah dan rekayasa penurunan NJOP dari 200 ribu / M2 menjadi 50 ribu /M2 dengan menggunakan jubah PSN,” ungkap Erick. (Yoss)