JAKARTASATU.COM– Tidak ada manfaatnya Partai Demokrat defensif soal HGB di pagar laut disampaikan Pendiri dan Direktur Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja lewat akun X-nya, Senin (20/1/2025).
“Saran kepada Kader Demokrat dan Menteri AHY: Jangan defensif kayak gini. Tidak ada manfaatnya utk AHY dan Demokrat. Pak AHY diangkat jadi Menteri ATR pada Februari 2024, dan PIK2 menjadi PSN 3 bulan setelah AHY menjadi Menteri,” kata Elisa menyarankannya.
Menteri ATR kata dia, dalam konteks PSN bertanggung jawab meyelenggarakan urusan agraria, pertanahan dan tata ruang terkait PSN. “Apakah Menteri saat itu sudah melakukan evaluasi thdp pertanahan PIK 2? Tidak bisa lepas tangan begitu saja. Di bawah Kementerian juga ada tugas PENGAWASAN,” katanya.
Demokrat seharusnya kata dia, waspada kenapa AHY tiba-tiba menjadi Menteri ATR/BPN, sesuatu bidang yang sungguh jauh dari pengalamannya. Bidang yang sangat teknis dan banyak jebakan batman dan ranjau.
“Saya saja curiga kok Mulyono tetiba ganti Menteri ATR deket2 injury time,” akunya.
Menurut dia, tidak bisa sekadar melemparkan kepada Pemkab, karena Kanwil-kanwil BPN adalah koordinasinya langsung vertikal kepada Kementriannya. “Soal HGB di desa Kohod, ada berbagai macam HGB di berbagai lokasi. Ada memang yg di atas daratan. Dan ucapan kaKanwil BPN tidak salah, tapi; tidak menghilangkan kenyataan bahwa ada HGB2 (dan SHM!) di atas laut,” terangnya.
“Jika benar itu hasil reklamasi, maka sebelum ada HGB (dan memang ada HGB nya, silakan dicek di situs/apps BHUMI), jika itu dalam rupa reklamasi, maka sebelumnya ada penerbitan Hak Pengelolaan kepada Pemkab Tangerang/Pemprov Banten. Siapa yang keluarkan? Ya BPN lagi. Dan BPN juga tetap harus datang cek ukur,” katanya.
“Jika pakai Permen Tanah Musnah, ya BPN kan juga tetap harus datang,” imbuhnya.
Menyoal situs BHUMI, Elisa menyampaikan agar memastikan untuk tetap bisa diakses publik seperti biasa. Jangan sampai ada gangguan. Sebab transparansi adalah jalan membangun kepercayaan.
“Sebagai Menko, Pak AHY bisa memerintahkan Menteri ATR utk melakukan audit internal – tmsk kepada Kepala BPN yg Anda kutip. Cabut jika memang terjadi maladministrasi, penyelewengan dll. Dari kutipan saja jelas aneh sekali prosesnya. kok bisa keluar HGB di atas laut bisa keluar? Apakah tanpa ada pengukuran datang ke lokasi? Selamat bertugas. Ini kesempatan Pak AHY untuk bersinar,” tandasnya. (RIS)
