JAKARTASATU.COM – Aspek komunikasi kebijakan menjadi salah satu kelemahan utama Kabinet Prabowo-Gibran. Laporan CELIOS menunjukkan bahwa 39% responden menilai buruk, dan 29% menyebut sangat buruk. Hanya 5% responden yang menganggap komunikasi kebijakan pemerintah berjalan baik.
Ketidakjelasan dalam menyampaikan tujuan dan dampak kebijakan memunculkan kebingungan di masyarakat. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah contoh nyata dari komunikasi yang buruk, di mana masyarakat tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai pelaksanaannya.
Tanpa perbaikan di bidang ini, sulit bagi kabinet untuk membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan yang mereka jalankan.
Ketimpangan Tata Kelola dan Kolaborasi Lintas Kementerian
Kolaborasi lintas kementerian dalam Kabinet Merah Putih juga mendapat sorotan negatif. Sebanyak 46% responden menyatakan bahwa kerja sama antar kementerian tidak efektif. Inkonsistensi kebijakan menjadi masalah utama, terutama dalam implementasi program nasional.
Kasus program MBG menjadi contoh nyata. Kebijakan yang tumpang tindih antar kementerian membuat pelaksanaannya tidak optimal. Hal ini menjadi bukti bahwa kabinet belum mampu bekerja sebagai sebuah tim yang terintegrasi.
Perbaikan tata kelola menjadi keharusan jika pemerintah ingin menciptakan perubahan yang berarti.
Momentum Reshuffle?
Reshuffle kabinet menjadi salah satu rekomendasi utama dari laporan CELIOS. Sebanyak 48% responden menyatakan bahwa perombakan harus dilakukan dalam enam bulan pertama pemerintahan. Reshuffle dinilai sebagai langkah strategis untuk memperbaiki kinerja kabinet yang dinilai mengecewakan.
Namun, reshuffle bukan tanpa risiko. Langkah ini dapat memicu instabilitas politik jika tidak dilakukan secara hati-hati. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa reshuffle dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kinerja nyata para menteri.
Akankah Prabowo-Gibran mengambil langkah tegas ini untuk menyelamatkan citra pemerintahannya? |WAW-JAKSAT
