Said Didu Apresiasi Pemerintah Bongkar Pagar Laut di Tangerang, Memet Hakim: Ulama Banten Tunggu Keputusan Presiden Batalkan PIK 2 PSN
JAKARTASATU.COM— Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005—2010 Muhammad Said Didu mengapresiasi ketegasan Pemerintah dalam mengusut dan membongkar pagar laut di wilayah pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten. (Antara, “Said Didu apresiasi pemerintah bongkar pagar laut di Tangerang, 22/1/2025).
“Saya pikir saat ini TNI AL membuka bahwa negara hadir kembali di wilayah ini (pagar laut, red.),” ucap Said Didu saat menghadiri kegiatan pembongkaran pagar laut di Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Rabu.
Terkait hal tersebut, Pengamat Sosial Memet Hakim sepakat apa yang diungkapkan Said Didu.
“Memang kita harus apresiasi Presiden yang telah secara tegas memerintahkan AL untuk membongkar Pagar Laut tersebut. Pembongkaran Pagar ternyata mendapat dukungan dari para Nelayan sedemikian besarnya. Ini bukti TNI masih bersama rakyat,” kata Memet Hakim, Rabu 22/1/2025.
Namun Memet Hakim menilai persoalan bukan hanya pada bongkar pagar laut. Dia mengatakan persoalan tersebut terbukti selesai apabila kerjasama Jokowi dengan Aguan dibatalkan.
“Akan tetapi kunci masalahnya belum diselesaikan, yakni PSN PIK 2 hasil kerjasama Aguan dan Jokowi tidak langsung dibatalkan,” imbuh dia.
“Oleh karena itu, rakyat Banten, termasuk Sultan Banten, para tokoh Ulama masih menunggu Keputusan Presiden untuk membatalkan PSN PIK2,” jelas Memet Hakim.
Ia menandaskan, selain itu penanggung jawab proyek ini Presdir Agung Sedayu, Aguan dan Jokowi agar diadili, karena proyek ini sangat berbahaya dan merugikan bagi keamanan rakyat dan Negara.
Diketahui, Said Didu berharap adanya tindakan tegas yang dilakukan pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait menjadi pembuka dalam membongkar pelanggaran yang terjadi selama ini di wilayah pantura Kabupaten Tangerang.
“Hari ini hanya membuka kotak pandora, tetapi di baliknya ini masih banyak sekali kasusnya,” ujar dia.
Dalam pembongkaran yang dilaksanakan bersama-sama ratusan nelayan, personel TNI AL dan Kementerian Kelautan dan Perikanan itu menjadi satu titik terang bahwa negara telah kembali hadir untuk membela masyarakat kecil, khususnya nelayan, yang tengah disulitkan oleh sekelompok orang tidak bertanggung jawab.
Ia juga menegaskan bahwa pernyataannya yang sempat disampaikan di beberapa media sosial hingga dilaporkan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tangerang ke polisi menjadi bukti dan harapan yang terang bagi masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia.
“Saya pikir ada harapan karena hampir semua orang dulu apa yang saya sampaikan adalah hoaks. Akan tetapi, saya paham betul bahwa ini ada masalah besar. Saya duga ini perampokan aset negara yang dilakukan bekerja sama secara hukum bahwa kejadian pagar laut ini memanfaatkan PP 18 Tahun 2021 yang ditandatangani Pak Jokowi,” kata dia.
Dalam hal ini, sebanyak 1.500 personel dari jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) beserta nelayan telah melakukan pembongkaran pagar laut di sepanjang perairan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu pagi.
Pembongkaran pagar laut tersebut langsung dikawal oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono, dan Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Haryadi dengan diawali di area Pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga sekitar pukul 09.55 WIB.
Upaya pembongkaran itu hingga berakhir di pesisir pantai Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang.
Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) III Jakarta Brigjen TNI Mar. Harry Indarto mengatakan bahwa proses pembongkaran pagar laut ini secara bertahap.
“Untuk pelaksanaan pembukaan pagar hari ini, dilaksanakan di Tanjung Pasir. Dan nanti ada dua spot yang akan dilaksanakan.
Nah, spot pertama adalah di sini (Tanjung Pasir), kemudian spot yang kedua adalah di Kronjo,” jelasnya.
Tahapan pembongkaran kedua ini sedikitnya melibatkan puluhan kapal, baik dari TNI AL, KKP, maupun nelayan. Kapal-kapal tersebut digunakan sebagai pengangkut objek pagar bambu tersebut.Sementara itu, berdasarkan pantauan di lokasi pembongkaran pagar terlihat ratusan personel TNI dan nelayan mencabut pagar bambu dengan ketinggian 6 meter.
Tiga kapal khusus TNI AL seperti jenis Ranpur Amfibi LVT diterjunkan untuk bantu tahapan pembongkaran pagar laut tersebut. (Yoss)
JAKARTASATU.COM— Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005—2010 Muhammad Said Didu mengapresiasi ketegasan Pemerintah dalam mengusut dan membongkar pagar laut di wilayah pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten. (Antara, “Said Didu apresiasi pemerintah bongkar pagar laut di Tangerang, 22/1/2025).
“Saya pikir saat ini TNI AL membuka bahwa negara hadir kembali di wilayah ini (pagar laut, red.),” ucap Said Didu saat menghadiri kegiatan pembongkaran pagar laut di Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Rabu.
Terkait hal tersebut, Pengamat Sosial Memet Hakim sepakat apa yang diungkapkan Said Didu.
“Memang kita harus apresiasi Presiden yang telah secara tegas memerintahkan AL untuk membongkar Pagar Laut tersebut. Pembongkaran Pagar ternyata mendapat dukungan dari para Nelayan sedemikian besarnya. Ini bukti TNI masih bersama rakyat,” kata Memet Hakim, Rabu 22/1/2025.
“Akan tetapi kunci masalahnya belum diselesaikan, yakni PSN PIK 2 hasil kerjasama Aguan dan Jokowi tidak langsung dibatalkan,” imbuh dia.
“Oleh karena itu, rakyat Banten, termasuk Sultan Banten, para tokoh Ulama masih menunggu Keputusan Presiden untuk membatalkan PSN PIK2, jelas Memet Hakim.
Ia menandaskan, selain itu penanggung jawab proyek ini Presdir Agung Sedayu, Aguan dan Jokowi agar diadili, karena proyek ini sangat berbahaya dan merugikan bagi keamanan rakyat dan Negara.
Diketahui, Said Didu berharap adanya tindakan tegas yang dilakukan pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait menjadi pembuka dalam membongkar pelanggaran yang terjadi selama ini di wilayah pantura Kabupaten Tangerang.
“Hari ini hanya membuka kotak pandora, tetapi di baliknya ini masih banyak sekali kasusnya,” ujar dia.
Dalam pembongkaran yang dilaksanakan bersama-sama ratusan nelayan, personel TNI AL dan Kementerian Kelautan dan Perikanan itu menjadi satu titik terang bahwa negara telah kembali hadir untuk membela masyarakat kecil, khususnya nelayan, yang tengah disulitkan oleh sekelompok orang tidak bertanggung jawab.
Ia juga menegaskan bahwa pernyataannya yang sempat disampaikan di beberapa media sosial hingga dilaporkan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tangerang ke polisi menjadi bukti dan harapan yang terang bagi masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia.
“Saya pikir ada harapan karena hampir semua orang dulu apa yang saya sampaikan adalah hoaks. Akan tetapi, saya paham betul bahwa ini ada masalah besar. Saya duga ini perampokan aset negara yang dilakukan bekerja sama secara hukum bahwa kejadian pagar laut ini memanfaatkan PP 18 Tahun 2021 yang ditandatangani Pak Jokowi,” kata dia.
Dalam hal ini, sebanyak 1.500 personel dari jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) beserta nelayan telah melakukan pembongkaran pagar laut di sepanjang perairan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu pagi.
Pembongkaran pagar laut tersebut langsung dikawal oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono, dan Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Haryadi dengan diawali di area Pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga sekitar pukul 09.55 WIB.
Upaya pembongkaran itu hingga berakhir di pesisir pantai Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang.
Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) III Jakarta Brigjen TNI Mar. Harry Indarto mengatakan bahwa proses pembongkaran pagar laut ini secara bertahap.
“Untuk pelaksanaan pembukaan pagar hari ini, dilaksanakan di Tanjung Pasir. Dan nanti ada dua spot yang akan dilaksanakan.
Nah, spot pertama adalah di sini (Tanjung Pasir), kemudian spot yang kedua adalah di Kronjo,” jelasnya.
Tahapan pembongkaran kedua ini sedikitnya melibatkan puluhan kapal, baik dari TNI AL, KKP, maupun nelayan. Kapal-kapal tersebut digunakan sebagai pengangkut objek pagar bambu tersebut.Sementara itu, berdasarkan pantauan di lokasi pembongkaran pagar terlihat ratusan personel TNI dan nelayan mencabut pagar bambu dengan ketinggian 6 meter.
Tiga kapal khusus TNI AL seperti jenis Ranpur Amfibi LVT diterjunkan untuk bantu tahapan pembongkaran pagar laut tersebut. (Yoss)
