Sketsa IKN | ikn.go.id
Sketsa IKN | ikn.go.id

IKN Ibu Kota Politik Tahun 2028 

Presiden Prabowo Subianto menargetkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi ibu kota politik pada tahun 2028 mendatang. Apa bisa dan mungkin? Ada peryataan ini diungkap oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut dana sebesar Rp4,8 triliun periode 2025-2029 dari APBN yang telah disetujui Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan pembangunan IKN guna mewujudkan Kota Nusantara sebagai ibu kota politik.

Ibu Kota Nusantara (IKN) akan disebut ibu kota politik ketika kawasan itu sudah lengkap semua lembaga atau alat negara, bukan hanya eksekutif, tapi juga yudikatif hingga legislatif.

“Untuk pembangunan tahap dua 2025 – 2029 dibutuhkan dari APBN sebesarRp48,8 triliun dengan target menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, ekosistem pendukung, dan membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2,” ujar Basuki di Nusantara, Sabtu (25/1/25).

Sehari sebelumnya, saat menerima kunjungan kerja dari rombongan MPR RI dan DPD RI di IKN, Basuki juga mengatakan bahwa OIKN dan Kementerian PU dalam waktu dekat segera membentuk tim desain yang nantinya bisa diarahkan oleh presiden terkait penyesuaian desain tersebut.

Ia mengaku mendapat tugas dari presiden untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur ekosistem yudikatif dan legislatif baik untuk kantor dan huniannya dari anggaran sebesar itu.

Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk memelihara dan mengelola prasarana maupun sarana di IKN yang sudah selesai, karena pemeliharaan juga penting untuk menjaga aset tetap kondisi baik.

Nah untuk itu jika melihat rencana besar pemerintah, Nusantara di Kalimantan Timur diproyeksikan menjadi ibu kota baru politik yang berfungsi penuh sebagai pusat pemerintahan dan politik pada 2028. Perpindahan ini bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta, baik dari segi kepadatan penduduk maupun infrastruktur, serta menciptakan pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa.

Pada 2028, ada beberapa hal yang mungkin menjadi perhatian terkait Nusantara sebagai ibu kota politik:

1. Fungsi Pemerintahan: Semua kantor pemerintahan utama, seperti Istana Negara, DPR/MPR, dan kementerian, ditargetkan sudah beroperasi di Nusantara.

2. Pengaruh Geopolitik: Posisi strategis Nusantara di tengah Indonesia dapat memperkuat hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara dan kawasan Pasifik.

3. Keberlanjutan dan Smart City: Nusantara dirancang sebagai kota berkelanjutan dengan infrastruktur berbasis teknologi modern dan konsep hijau yang mendukung perkembangan politik ramah lingkungan.

4. Dinamika Politik Lokal dan Nasional: Akan ada interaksi baru antara pusat pemerintahan di Kalimantan dan berbagai provinsi lain yang sebelumnya lebih dekat dengan Jakarta. 

Apakah optimisme dengan IKNusantara sebagai ibu kota politik baru? Lantas Jakarta bagaimana?