JAKARTASATU.COM– Aktivis 98 sekaligus Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief memuji Pemerintahan Prabowo Subianto. Menurut dia, Pemerintahan saat pemerintahan yang mengerti demokrasi.
“Setidaknya, 100 hari Pemerintahan Prabowo tidak memberangus kebebasan dan demokrasi. Memiliki keinginan kuat menegakkan HAM dan keadilan, bahkan akan membebaskan tahanan politik ‘korban UU ITE’,” kata Andi di akun X-nya, Sabtu (25/1/2025).
Mengutip pandangan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) terkait di atas, menyampaikan bahwa nilai demokrasi dan HAM akan mengalami peminggiran dan penjegalan dalam pelaksanaan pemerintahan baru. “Hal ini kami dasari dengan melihat kembali dokumen kontrak politik Prabowo dan Gibran bertajuk Asta Cita (8 misi) yang sangat minim menonjolkan komitmen politik pada isu HAM dan pemajuan nilai demokrasi,” dikutip laman KontraS.
“Tidak adanya penyebutan secara eksplisit terkait dengan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, komitmen internasional untuk melakukan ratifikasi konvensi HAM internasional dan semangat untuk melakukan domestikasi standar HAM internasional hingga upaya lebih jauh dalam menjamin kebebasan sipil masyarakat terutama dalam ruang kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat, penguatan kebebasan pers dan juga peningkatan kualitas kebebasan akademik.”
KontraS juga memandang bahwa, meskipun pemerintahan hari ini kemudian membentuk sebuah nomenklatur kementerian HAM, upaya dalam mendorong instalasi nilai HAM tidak akan menjadi kenyataan dengan hanya sebatas membentuk sebuah badan khusus, dimana esensi HAM hanya dimaknai sebatas sebuah metode dan anggaran negara. Tanpa ada penghayatan, catatan bersih dan komitmen kuat dari kepala negara atau Presiden.
“Kecenderungan menguat justru ada pada nilai-nilai militer, yang berusaha ditanggalkan dalam narasi politik bangsa pasca reformasi. Pada era awal Pemerintahan Prabowo-Gibran, kultur dan nilai militer serta pemberian peran lebih kepada institusi militer dalam sendi pembangunan kehidupan bangsa menjadi sebuah hal yang tampak mencolok.”
“Mulai dari retret menteri yang bernuansa militer, pelibatan militer dalam pembangunan proyek infrastruktur negara, proyek pangan dan juga program makan bergizi gratis, yang memberikan karpet merah kepada institusi militer dalam melakukan fungsi lain yang menyalahi prinsip profesionalitas militer.”
Kekhawatiran lebih jauh KontraS juga tampak dari upaya penguatan kekuasaan di bawah Presiden melalui pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang semakin memperlihatkan watak otokratisme.
Kini, pemerintahan baru akan menapaki waktu 100 hari pasca pelantikan. KontraS memandang bahwa 100 hari pelaksanaan pemerintahan oleh rezim baru menunjukkan cerminan kualitas dan juga komitmen terhadap pemajuan iklim demokrasi dan penghormatan HAM hingga penghujung periode pemerintahan.
“Lagi-lagi, kami menegaskan bahwa kegagalan dalam memperhatikan permasalahan HAM hanya akan menghasilkan sebuah nilai demokrasi yang melenceng, pelaksanaan pembangunan yang asimetris dengan penyingkiran masyarakat adat serta celah terbuka untuk melakukan praktik korupsi melalui praktik konflik kepentingan dan juga perusakan lingkungan serta tumbangnya esensi politik kewargaan yang kuat.” (RIS)