Hizbullah Indonrsia:
ERA TRANSISI JOKOWI (19): Bappenas dan Sri Mulyani dan BI Menjadi Aktor Paling Bertanggungjawab Atas Penjajahan Negara oleh Oligarki Cina….
Sri-Bintang Pamungkas
Pernyataan Wowok untuk memberi kesempatan “ikut membangun” kepada Swasta-swasta di tengah-tengah hiruk-pikuknya Gerakan Masa Banten melawan penjajahan Aguan-Tiongsien (duo A Gwan dan Antoni Salim), sungguh-sungguh seperti mendengar Halilintar di Siang Bolong. Sepertinya Wowok mendorong Cina-cina Oligarki itu untuk melanjutkan Gerakan Makarnya terhadap NKRI…
Tentu Wowok tahu, tidak hanya grup Sedayu, Salim dan Podomoro saja yang sedang menyiapkan makar, tetapi ada puluhan atau bahkan ratusan grup. Di antara mereka adalah yang telah berhasil membikin 17 Pulo-pulo Reklamasi A sampai Q di Pantai Utara Teluk Jakarta.
Di antara mereka itu adalah Kapuk Naga Indah; Taman Harapan Indah; Pembangunan Jaya Ancol; Jaladri Kartika Paksi; Manggala Krida Yudha; Jakarta Propertindo; KEK Marunda Jakarta; Muara Wisesa Samudera; Kapuk Naga Indah dan lain-lain. Belum lagi terhitung Grupnya Lippo, Sumarecon dan lain-lain Anak2 Usahanya.
Mereka mengeroyok NKRI… Si Sri tahu; Bank Indonesia (BI) tahu; Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga tahu. Ratusan ribu trilyun Rupiah dikerahkan untuk menguasai Republik Proklamasi 45. Tetapi mereka diam dan menutup mata…
Saya sebut nama Sri Mulyani, karena dia adalah satu-satunya Menteri Keuangan RI selama sekitar 20 tahun terakhir ini. Sedang BI dan Bappenas dipimpin masing-masing secara bergantian oleh beberapa orang setiap 5 tahunan. Bappenas merencanakan Pembangunan Nasional sedang Sri Mulyani dan BI sebagai Otoritas Moneter memegang Keuangan Negara dan Pembangunan.
Gagalnya Pembangunan Nasional terutama disebabkan oleh Salah Perencanaannya dan Salah Pelaksanaan Pembiayaannya. Tidak dapat diingkari, bahwa Pembangunan Nasional telah gagal, sekalipun telah dibiayai dengan ribuan trilyun Utang Luar Negeri… yang tentunya Dana dari Dalam Negeri pun sudah habis dipakai.
Pembangunan gagal, karena ternyata Kesejahteraan Rakyat semakin memilukan, sementara Utang Negara terus meningkat. Utang Luar Negeri terus naik dari 150 milyar USD pada akhir era Soeharto, meningkat menjadi 270 pada akhir SBY, dan naik lagi hampir 2x lipat menjadi sekitar 500 sekarang, atau 8.700 trilyun Rupiah. Dari jumlah itu, 52-53% adalah ULN Swasta yang tentunya para korporat Konglomerat Cina.
Memang data keuangan sekarang tidak sama seperti di Era Soeharto, yang rajin menerbitkan Buku Nota Keuangan setiap tahun sehingga setiap orang bisa membacanya. Tapi sekarang, tiba-tiba saja kita melihat para Cina Oligarki ini pada 10 tahun terakhir bisa membikin Pulo-pulo Reklamasi PIK-1, PIK-2, bahkan kalau tidak segera dicegah bisa mencapai ribuan “PIK & PIK” di seluruh Pantai Indonesia.
Bisa dibayangkan, berapa ratus ribu trilyun mereka sudah tanam untuk Proyek Penjajahan itu. Lalu dari mana mereka mendapat uang?! Tentu selain Uang sendiri hasil penguasaan atas industri dan perdagangan Indonesia, juga Utang dari Luar Negeri itu, serta dari menjual saham PIK & PIK.
Memang sejak jaman Soeharto Swasta-swasta (Cina dan Non-Cina) ini diberi kesempatan luas membawa devisa ke LN, tapi juga bebas untuk berutang ke LN. Bahkan, besarnya Utang sampai melampaui Utang Pemerintah. Menteri Keuangan dan Bank Indonesia seharusnya bisa membatasi dan mengendalikan, sebab selain menyaingi kebutuhan Pemerintah (terjadi crowding-out), juga tidak jarang Swasta-swasta ini “minta agar utangnya dibayari pemerintah (bail-out)”.
Bukan rahasia lagi, ratusan milyar USD uang Cina Oligarki ini terutama tersimpan di Singapur. Uang yang lari ke LN sewaktu Krismon 97/98 masih separuh nyangkut di luar. Si Sri gagal menarik uang itu lewat tax amnesty.
Melihat jumlah uang swasta dibanding uang pemerintah ini, bisa disimpulkan bahwa seluruh Keuangan Negara sudah dikuasai pihak Swasta Cina Oligarki ini… Dari Uang Bank, Uang yang ada di masyarakat, Uang Asuransi, Uang Saham dan Obligasi, serta Uang hasil Expor sebagian terbesar ada di tangan mereka…
Bisa dibilang Sri Mulyani dan BI bekerja untuk kepentingan Cina-cina Oligarki, karena enggan “merebut” atau menguasai uang mereka untuk “dipindahkan” guna kepentingan Pembangunan Nasional. Bahkan bersama Drakula Wiwik, justru menyebut Proyek Penjajahan PIK & PIK itu sebagai Proyek Strategi Nasionsl (PSN)… Busyet!
Sedang untuk proyek MBG saja harus berutang lagi ke RRC dengan mengorbankan Laut Natuna… Untuk membangun perumahan rakyat saja harus “mengemis” ke Qatar… Apa lagi yang mau dikorbankan?!
Rakyat juga perlu bertanya kepada Bappenas yang di masa itu sangat dibangga-banggakan Pak Harto. Bappenas mestinya ikut menolak PIK & PIK yang merepresentasikan Negara Cina dalam NKRI… selama 20 tahun Bappenas berdiam diri.
Bappenas mestinya membuat Manpower Planning, berapa banyak harus dihasilkan Insinyur (Mesin, Listrik, Sipil, Arsitek, Metalurgi, Pertambangan, Pertanian, dll), Ekonom, Businessmen, Dokter, dan lain-lain… Serta bagaimana menempatkan mereka di proyek-proyek pembangunan, di sektor-sektor pertanian dan industri. Bappenas kalah segalanya dari Aguan-Tiongsin dan lain-lain.
Bappenas harus bisa merancang bermacam-macam Proyek unggulan… Tidak mungkin membangun Reaktor Nuklir untuk PLN, sementara Uang habis dimakan para Oligarki Cina… Demikian pula berbagai sektor industri pada umumnya harus dibangun: Pabrik-pabrik Baja, Mobil, Smelter segala Mineral, Pabrik-pabrik Kapal Laut dan Kapal Nelayan… dan Pabrik-pabrik segala Peralatan Pertanian dan Rumah Tangga….
Serta Pabrik-pabrik Sandang, Papan dan Pangan seperti di jaman Soeharto… Tanaman Pangan harus Swasembada. Juga kembangkan industri Substitusi Impor dan Promosi Ekspor… dan juga industri Pariwisata. Semuanya itu adalah untuk meningkatkan nilai tambah (GDP atau Pendapatan Nasional) dan masuknya Devisa…
Drakula Wowok tidak mungkin berharap dari Si Sri… sekalipun dia janji “gak mau ngutang secara ugal-ugalan lagi… seperti di era Wiwik…”. Sungguh pernyataan jujur yang menjijikkan… Tidaklah mungkin dengan menambah 100 trilyun, 100 trilyun dan 100 trilyun untuk MBG lalu pertumbuhan bisa naik mencapai 8% lebih.
Keran Keuangan Cina harus ditutup… segala aliran uang harus masuk ke Negara. Para Koruptor harus dihukum berat.. Proyek-proyek Boros harus dihentikan. APBN harus diperbaiki: 3.500 trilyun tidak cukup. Kenakan 100% Bea Masuk pada produk-produk Cina… Sejuta orang terkaya Indonesia harus dibebani Pajak Kekayaan. Bank Indonesia dan Kemenkeu harus direstrukturisasi.
Wowok harus berani bilang kepada Singapur: “STOP menjadi Sumber Keuangan Penjajah Oligarki Cina Indonesia!”… Proyek-proyek Penjajahan Oligarki harus dilenyapkan; Drakula Jokowi harus ditangkap; Kabinet Mumi Hidup harus dibubarkan; hubungan dengan RRC harus ditinjau ulang…
Kalau tidak, maka Drakula Wowok akan berhadapan dengan Kekuatan Rakyat…
Jakarta, 3 Februari 2025
@SBP
