EDITORIAL JAKARTASATU.COM: APA YANG KAMU CARI….OKE GAS……!!!
WAH…rakyat apa sedang dipermainkan? Ada Kelangkaan LPG 3 Kg, Kebijakan Baru atau Masalah Distribusi? Sejak awal Februari 2025, masyarakat di berbagai daerah mengeluhkan kelangkaan LPG 3 kg.
Antrean panjang di pangkalan resmi menjadi pemandangan umum, sementara di tingkat pengecer, gas melon ini nyaris tak terlihat. Pemerintah sebelumnya menetapkan kebijakan baru yang membatasi distribusi hanya melalui pangkalan resmi Pertamina, dengan tujuan mengontrol harga dan memastikan subsidi tepat sasaran. Apa yang kamu cari..apa bkin rakyat biar terus antri dan semakin senang ya lihat rakyat antri…Oke Gas….Oke Gas….Jadi ingat masa kampanye!!!
Namun, kebijakan ini justru memicu kepanikan di masyarakat. Faktor Penyebab Kelangkaan Beberapa faktor yang memicu kelangkaan LPG 3 kg di antaranya, Kebijakan Distribusi Baru Pemerintah melarang penjualan LPG 3 kg di pengecer, sehingga masyarakat harus membeli langsung di pangkalan resmi. Tidak semua orang memiliki akses mudah ke pangkalan, terutama di daerah padat penduduk.
Adanya pengurangan Kuota Tahun ini, kuota LPG 3 kg untuk Jakarta dikurangi dibandingkan tahun sebelumnya. Pengurangan ini berdampak langsung pada ketersediaan di pasaran.
Panic Buying Kekhawatiran akan kesulitan mendapatkan LPG membuat masyarakat membeli dalam jumlah lebih banyak dari biasanya, mempercepat habisnya stok di tingkat pangkalan. Dampak di Masyarakat Kelangkaan ini sangat berdampak pada masyarakat kecil yang bergantung pada LPG 3 kg untuk kebutuhan memasak sehari-hari.
Yang sangat berdampak pedagang makanan kecil juga terdampak, karena mereka tidak bisa beralih ke gas non-subsidi yang lebih mahal.
Apa solusi dan Harapan? Jakarta telah meminta pangkalan dan agen untuk memastikan stok LPG tersedia dan melaporkan jika ada kendala distribusi. Sementara itu, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying agar distribusi lebih merata.
Bagaimana itu bisa?
Apa solusi cepat agar ini tidak jangka panjang tetap dibutuhkan, terutama dalam memastikan kebijakan distribusi tidak menyulitkan rakyat kecil.
Ada belakangan, muncul spekulasi di masyarakat yang mengaitkan kelangkaan LPG 3 kg dengan upaya pengalihan isu terkait proyek reklamasi Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2). Karena lagi sibuk ke PIK 2 yang belum tuntas kini publik dijejali kasus LPG 3 kg.
Pemerintah beralibi menjelaskan bahwa kelangkaan LPG 3 kg disebabkan oleh perubahan kebijakan distribusi yang membatasi penjualan hanya melalui pangkalan resmi Pertamina, dengan tujuan memastikan subsidi tepat sasaran.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa distribusi LPG 3 kg tetap berjalan normal dan tidak ada kelangkaan yang disengaja. Masa iya…Jelas publik rakyat antri boss…
Permainan cantik juga proyek PIK2 terkubur sebentar. Paling tidak kalau indikasi resmi yang mengaitkan kebijakan distribusi LPG dengan proyek ini memang tidak ada, tapi kalau tnay kenyataan mengaitkan kelangkaan LPG 3 kg dengan isu PIK2 juga bukan spekulasi yang tidak berdasar.
Kalau dilihat jejaknya Bahlil Lahadalia adalah seorang pengusaha dan politisi Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejak 19 Agustus 2024. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dari April 2021 hingga Agustus 2024. 
Pada Maret 2022, Bahlil melakukan kunjungan ke kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) dan PIK2 untuk meninjau perkembangan investasi di area tersebut.  Memang tidak ada informasi yang menunjukkan keterlibatan langsung Bahlil dalam proyek PIK2. Baru-baru ini, Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi terkait proyek PIK2 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad bersama koalisi masyarakat sipil, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, pakar telematika Roy Suryo, mantan Sekretaris BUMN Said Didu, Gufroni dan beberapa rombongan lainnya melaporkan dugaan korupsi yang terjadi dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Pihaknya menyampaikan laporan dugaan korupsi yang terjadi dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK). “Kita membawa laporannya juga yang sudah dibuat oleh teman-teman koalisi, yaitu dugaan korupsi ya. Yang terjadi di proyek. Saya katakan di Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2,” kata Abraham, Jumat pekan lalu.
Laporan Abraham diterima oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto bersama Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dan Ibnu Basuki Widodo. Abraham menduga penerapan PIK 2 sebagai PSN tidak lepas dari praktik suap dan terjadi kerugian negara. “Oleh karena itu, ini menjadi kewenangan KPK. Dan kita sudah sampaikan langsung kepada pimpinan KPK,” ujar dia.
Kembali ke kasus Bahlil Menteri ESDM yang selalu bikin kontroversi dengan Kebijakan distribusi gas melon 3 Kg membuat gaduh rakyat, kegaduhan yang membuat rakyat susah. Antrian panjang memilukan bahkan telah menelan korban.
Saat bertemu DPR Bahlil yang juga Ketum Partai Golkar itu beralasan bahwa hal ini sebagai konsekuensi dari sebuah penataan. Penataan jangka panjang yang berisiko jangka pendek.
