NU dan Fase Tindakan Presiden Prabowo Berantas Korupsi
oleh: Gde Siriana Yusuf
Direktur Eksekutif INFUS
Pidato Presiden Prabowo Soebianto pada Harlah NU (Nahdatul Ulama) ke 102 telah menarik perhatian publik, baik di dalam maupun luar negeri.
Setidaknya ada dua pesan penting yang ingin disampaikan presiden Prabowo, terkait dengan fase 100 hari kedua masa pemerintahannya.
Pertama, terkait dengan tekadnya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) tanpa korupsi dan penyelewengan.
Jika 100 hari pertama merupakan fase warning (peringatan untuk mengoreksi diri) maka fase 100 hari kedua adalah fase tindakan.
Presiden Prabowo akan melakukan tindakan keras pada semua aparatur dan birokrasi pemerintah yang ‘bandel’, ‘dablek’ dan tidak mau ikut aliran besar yang dituntut rakyat yaitu pemerintah yang bersih .
Kedua, Presiden Prabowo membutuhkan dukungan masyarakat, khususnya NU dan ormas keagamaan lainnya, seperti halnya terjadi di masa lalu ketika NU berperan besar dalam kelahiran republik dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Prabowo membutuhkan energi baru dari kelompok religius yang nasionalis-moderat seperti NU, tidak saja dukungan untuk menjadi negara yang berhasil, tetapi juga berharap mereka berani tampil dan mengambil sikap di saat kritis demi menyelamatkan bangsa dan negara Republik Indonesia.
Dukungan politik masyarakat, khususnya kelompok Islam nasionalis-moderat, menjadi penting ketika Presiden Prabowo menyampaikan ada yang ‘melawan’. Tidak jelas individu atau kelompok mana yang dimaksud, tetapi saya meyakini ini terkait dengan semua ucapan dan tindakan presiden dalam rangka menciptakan clean government telah mengganggu kepentingan kelompok mafia hukum-politik-ekonomi yang selama ini tidak tersentuh hukum.
Apapun isi pidato presiden, secara jelas menunjukkan Prabowo semakin bertekad untuk tidak mengecewakan rakyat Indonesia. Tetapi tentu saja masyarakat menunggu segala tindakan nyata presiden di fase 100 hari kedua nanti.
Berbagai kasus korupsi besar masih dinantikan masyarakat bagaimana akhir penanganannya di era Presiden Prabowo. Tapi ada beberapa kasus yang menjadi simbol kekuatan tindakan Presiden Probowo, yaitu kasus Hasto Sekjen PDIP, Kasus Firli Bahuri, kasus korupsi Judi Online Kominfo era Budi Arie Setiadi dan kasus pagar laut Tangerang.
Tanpa adanya akhir terang menderang yang memenuhi asas keadilan pada kasus-kasus tersebut , bisa dipastikan perlawanan yang dimaksud Presiden Prabowo masih sangat kuat dan semakin terkonsolidasi.
