Satyo Purwanto: Bahlil Gak Sanggup Terjemahkan Visi Presiden
JAKARTASATU.COM— Direktur Ekskutif Oversight of The Indonesian Democratic Policy angkat bicara terkait kebijakan baru Gas Melon atau gas 3kg yang dikeluarkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yakni agen resmi Pertamina tidak lagi diperbolehkan menjual LPG 3 kilogram (kg) kepada pengecer. Dampak kebijakan tersebut dirasakan masyarakat kecil, UMKM, pedagang asongan gorengan dll.
“Rakyat dijejali propaganda negatif dengan istilah “subsidi tepat sasaran”, ini penyesatan yang berkonotasi negatif, tidak ada istilah subsidi bagi pemerintahan ke rakyatnya,” kata Satyo Purwanto kepada wartawan Jakartasatu.com, Jum’at (7/2/2025).
“Bahkan di negara-negara maju seperti di Eropa dan Amerika, mereka memberikan pelayanan gratis dan murah untuk masyarakat di banyak sektor pelayanan dan kebutuhan publik” imbuhnya.
” Stop penyesatan alasan yang diberikan menteri ESDM dan Menteri Keuangan, jika tidak sanggup jadi menteri yang dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat segera mundur,” tegas Komeng panggilan akrabnya.
Mantan sekjen Prodem ini menegaskan LPG 3 kg itu sama saja dengan denyut nadi rakyat miskin, jika dirasa dalam proses distribusi banyak manipulasi, obatnya adalah penegakan hukum yang harus diperkuat, bukan malah merubah aturan distribusi yang berakibat merusak rantai suplai ke masyarakat.
Menurut Satyo, Presiden Prabowo seorang yang memiliki jika patriotik, berkomitmen dan prihatin dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat kecil.
“Menteri-menteri yang tidak sanggup menterjemahkan visi Presiden lebih baik dipecat, sebab hanya akan melakukan pembangkangan dan pembusukan berulang terhadap visi Presiden,” tandas Satyo. (Yoss)
