Terkait Isu Gas 3 Kg, Syahganda Nainggolan: Prabowo Butuh Strategi Baru Paska 100 Hari
JAKARTASATU.COM– Direktur Sabang Merauke Dr Syahganda Nainggolan angkat bicara terkait kebijakan baru Ga Melon atau gas 3kg yang dikeluarkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yakni agen resmi Pertamina tidak lagi diperbolehkan menjual LPG 3 kilogram (kg) kepada pengecer. Kebijakan tersebut dirasakan masyarakat kecil, UMKM, pedagang asongan gorengan dll
“Carut marut distribusi gas melon 3 kg yang membuat meninggalnya seorang nenek dalam antrian beli gas di Tangerang kemarin lalu merupakan tamparan keras bagi Prabowo Subianto,” kata Direktir Sabang – Merauke kepada Jakartasatu.com, Jum’at (7/1/2025).
Untuk itu Syahganda mengusulkan agar Prabowo mempunyai strategi baru dalam mengelola kekuasaannya dengan mencari model efektif menjalankan kebijakan publik.
Menurutnya, model buruk menteri Bahlil menjalankan kebijakan publik harus disiasati. Sebab, menteri-menteri seperti Bahlil masih banyak di pemerintah Prabowo.
Disamping itu, pernyataan juru bicara presiden, Hasan Nasbi, yang mendukung kebijakan Bahlil perlu dievaluasi.
“Keinginan Prabowo yang cepat dan tepat mengimplementasikan gagasan-gagasan ideologis yang tercantum dalam “Indonesia Paradoks”, lanjutnya,
“Mengalami tantangan besar. Sebab, pengimplementasian cita-cita dia terbentur dengan barisan menteri yang tidak ideologis. Namun, kompromi politik membuat eksistensi menteri-menteri yang ada tidak gampang disingkirkan,” jelas Syahganda.
“Dengan adanya strategi baru, seperti memperkuat peranan kepala daerah atau peran militer dalam pembangunan, bisa jadi ide-ide besar Prabowo lebih gampang dilaksanakan ketimbang bersandar pada menteri-menterinya,” tambah dia.
Sebenarnya, menurut Syahganda, Prabowo Subianto bisa menjalankan pemerintahan dengan baik jika separuh menteri-menteri di reshuffle. Jika tidak mungkin, makan strategi baru diperlukan.
Prabowo, menurutnya, perlu juga mencontoh bagaimana SBY mentransformasi penggunaan minyak tanah selama 60 tahun, menjadi gas 3 kg, saat lalu, tanpa huru-hara. Olehkarena teknokrasi dan kompetensi menjadi sandaran dalam pengimplementasian kebijakan negara.
Prabowo, menurutnya, perlu juga mencontoh bagaimana SBY mentransformasi penggunaan minyak tanah selama 60 tahun, menjadi gas 3 kg, saat lalu, tanpa huru-hara. Olehkarena teknokrasi dan kompetensi menjadi sandaran dalam pengimplementasian kebijakan negara. (Yoss)
