Survei CELIOS Terkait Pemangkasan Anggaran untuk Keadilan Fiskal dan Kesejahteraan Rakyat: Uang Rakyat Diambil, Kembali atau Hilang?
JAKARTASATU.COM – Pagi itu, seorang ibu di pelosok Jawa membuka dompetnya yang hampir kosong. Harga bahan pokok naik, biaya sekolah anaknya terus membengkak, sementara bantuan sosial yang biasa ia terima berkurang. Ia mendengar kabar bahwa pemerintah telah memangkas anggaran hingga Rp306,7 triliun. Tapi, ke mana uang itu sebenarnya pergi?
Menurut kajian terbaru Center of Economic and Law Studies (CELIOS), pemangkasan ini menyisakan surplus anggaran sebesar Rp259,76 triliun. Sebuah jumlah fantastis yang jika dialokasikan dengan benar, bisa menyelamatkan jutaan rakyat dari beban ekonomi. Namun, sebagian besar dana ini justru diarahkan untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang sayangnya berpotensi tidak tepat sasaran.
Dana Surplus: Menolong atau Mubazir?
Seandainya dana ini dialokasikan dengan lebih bijak, manfaatnya akan terasa jauh lebih besar:
Seorang petani di Sumatera akan mendapatkan subsidi pupuk yang layak, sebab pemerintah bisa menyediakan 9,7 juta ton pupuk bersubsidi dengan anggaran Rp54,86 triliun.
Seorang ibu di NTT tidak perlu lagi khawatir soal biaya BPJS Kesehatan, karena dengan Rp47,21 triliun, pemerintah bisa menggratiskan iuran untuk 98,35 juta orang.
Ribuan dosen yang telah lama menunggu hak mereka akhirnya bisa menerima tunjangan kinerja yang tertunda sejak 2020, dengan anggaran Rp5,7 triliun.
Para pelajar miskin bisa tetap bersekolah dengan bantuan Rp13,71 triliun untuk 18,89 juta siswa, tanpa takut putus sekolah.
Namun, fakta menunjukkan bahwa dari anggaran MBG yang mencapai Rp400 triliun, sekitar Rp50,72 triliun justru dinikmati oleh anak-anak dari keluarga kaya. Padahal, jika program ini difokuskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan—balita, ibu hamil, anak miskin, dan masyarakat di daerah tertinggal—anggaran ini bisa ditekan menjadi Rp117,93 triliun per tahun.
Alternatif: Pajak untuk Orang Kaya, Bukan Memeras yang Lemah
Di tengah kebijakan pemangkasan anggaran ini, mengapa tidak mencari solusi yang lebih adil? CELIOS mengusulkan diversifikasi pendapatan negara melalui pajak alternatif yang berpotensi menghasilkan Rp241,63 triliun per tahun:
- Pajak Harta Orang Super Kaya (2%) bisa menyumbang Rp81,56 triliun.
- Pajak Produksi Batu Bara (30%) dapat menambah Rp47,59 triliun.
- Pajak Karbon sebesar USD 5/ton bisa menghasilkan Rp69,75 triliun.
Kesimpulan: Jangan Korbankan Rakyat Demi Efisiensi Semu!
Pemangkasan anggaran seharusnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan justru mengalihkan dana ke program yang belum tentu efektif. Jika tidak ada kebijakan yang lebih adil, jurang ketimpangan akan semakin dalam dan mereka yang paling membutuhkan akan terus terpinggirkan.
Pak Presiden, apakah ini keputusan terbaik untuk rakyat? Ataukah ada jalan yang lebih berkeadilan? |WAW-JAKSAT
