BEM SI Kembali ke Jalanan Besok, Adhie Massardi: Kerusakan Dilakukan Rezim Jokowi Tak Bisa Diatasi Seribu Hari Pertama Pemerintahan Prabowo
JAKARTASATU.COM— Media Sosial ramaikan aksi turun ke Jalan dengan tagar “Indonesia Gelap”. Aksi ini menyikapi berbagai kebijakan yang dilakukan Prabowo dalam 100 hari pemerintahannya. Salah satunya kebijakan pemangkasan anggaran yang dinilai merugikan masyarakat terutama berdampak kepada masyarakat kelas bawah.
Selain itu mahasiswa soroti program MBG Makan Siang Gratis, Proyek PSN dan masih beberapa persoalan. Aksi BEM SI sebelumnya digealar pada 17 Februari 2025 belum ada reposon perbaikan dari pemerintah. Untuk itu BEM SI akan gelar puncak demonstrasi pada 20 Februari 2025.
Terkait sikap mahasiswa atas kebijakan pemerintah, Jubir Presiden era KH Abdrurrahman Wahid, Adhie Massardi merespon keresahan mahasiswa BEM SI yang aksi di beberapa daerah di Indonesia.
“Saya bisa memahami, kerusakan yang dilakukan Joko Widodo selama 10 tahun berkuasa tidak akan bisa diatasi dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto,” kata Adhie Massardi saat dihubungi Jakartasatu.com, Rabu, 19/2025.
“Kemungkinan besar juga tidak akan bisa diatasi dalam seribu hari pertama, tidak dalam masa pemerintahan Prabowo, atau bahkan mungkin dalam masa hidup kita di bumi ini,” imbuh Deklarator KAMI ini.
“Tapi marilah kita ingatkan Presiden Prabowo agar memulai langkah membenahi kerusakan yang dilakukan Joko Widodo selama 10 tahun,” Adhie Massardi menandaskan.
“Ingat kata-kata Lao Tse, “Perjalanan 1000 Li harus dimulai dengan langkah pertama….!”,” Adhie mengutip kata bijak Lao Tse.
Ketika ditanya “langkah pertama” apa yang harus dilakukan Prabowo, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini menjawab, “Prabowo harus ngambil jarak dengan yang oleh publik dianggap sebagai sumber masalah (Joko Widodo)…!”
BEM SI akan gelar puncak demo bertajuk “Indonesia Gelap” pada 20 Februari 2025 di Jakarta.
Tempo 19/2/2025, Sebelum aksi turun ke jalan, jagat media sosial diramaikan dengan tagar Indonesia Gelap. Hal ini menyikapi berbagai kebijakan yang dilakukan Prabowo dalam 100 hari pemerintahannya. Salah satunya kebijakan pemangkasan anggaran yang dinilai sembrono karena berdampak kepada masyarakat kelas bawah.
Herianto khawatir pemangkasan anggaran pendidikan akan membuat uang kuliah tunggal (UKT) dan iuran pengembangan institusi (IPI) naik. Menurut dia, pemangkasan anggaran akan mengurangi biaya operasional untuk perguruan tinggi.
Dalam keadaan itu, kampus akan mencari dana tambahan untuk menutupi kekurangan bantuan dari pemerintah. Yang paling mungkin, tambahan dana diambil dari mahasiswa. “Pemangkasan pasti akan mengurangi biaya operasional. Nah, hal itu akan jadi beban mahasiswa. UKT dan IPI dikhawatirkan naik,” kata Herianto.
Pelaksana tugas Ketua BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran Rhido Anwari Aripin bercerita, lahirnya gerakan Indonesia Gelap dilandasi keresahan kolektif mahasiswa dan masyarakat sipil akan kebijakan pemerintah yang dinilai cenderung merugikan.
Pada Kamis, 13 Februari 2025, di bilangan Jakarta Selatan, dihelat konsolidasi aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil ihwal gerakan Indonesia Gelap.
Rhido mengatakan, untuk menyamakan persepsi dan meluaskan gerakan, Aliansi BEM SI menggelar konsolidasi lanjutan dua hari setelahnya di bilangan Jakarta Pusat.
Dari hasil konsolidasi itulah, kata dia, disepakati demonstrasi Indonesia Gelap digelar secara bertahap di setiap wilayah. Tujuannya untuk mengingatkan pemerintah bahwa gerakan perlawanan mahasiswa tidak akan meredup.
Dalam konsolidasi tersebut disepakati juga sejumlah tuntutan, antara lain mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran, menolak revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, menolak revisi Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat, serta mengevaluasi program makan bergizi gratis.
Menurut Rhido, pelbagai kebijakan tersebut cenderung merugikan masyarakat dan mengebiri demokrasi. Misalnya soal pemangkasan anggaran. Ia mengatakan pemangkasan yang dilakukan akan berdampak pada dinamika pendidikan. Sebab, pemangkasan juga menyasar sektor pendidikan.
Begitu pula mengenai revisi Undang-Undang Minerba. Ia menegaskan bahwa kampus tidak boleh dikooptasi dengan memberikan karpet merah pengelolaan tambang melalui revisi tersebut. “Kami menilai kebijakan pemerintah saat ini adalah kebijakan gelap,” ucap Rhido.
Pada 17 Februari 2025, gerakan mahasiswa bertajuk “Indonesia Gelap” pun bertebaran di beberapa wilayah. Di Jakarta Pusat, aksi dilakukan di sekitar kawasan Monumen Nasional. Upaya mahasiswa masuk ke Istana Negara dihadang dengan pembatas dan pagar kawat berduri.
Iring-iringan rombongan mahasiswa berdatangan dari sejumlah penjuru Jakarta. Mereka berkumpul di kawasan Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, untuk melakukan long march menuju kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya.
Aksi mahasiswa dari berbagai kampus di sekitar Jakarta, seperti Universitas Indonesia, Universitas Trisakti, dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, berlangsung hingga malam. Mahasiswa membawa berbagai poster berisi berbagai tuntutan. Salah satunya meminta pencabutan kebijakan pemangkasan anggaran.
Tak hanya di Jakarta, di beberapa daerah lain, mahasiswa juga menggelar aksi. Di Solo, BEM Universitas Sebelas Maret menggelar demonstrasi dengan tagar Indonesia Gelap. Demonstrasi yang diikuti seratusan mahasiswa itu digelar di boulevard kampus UNS Solo dengan membawa tuntutan dan menyuarakan orasi penolakan pemangkasan anggaran yang dilakukan Prabowo.
“Efisiensi anggaran itu kami nilai justru sangat mencederai rakyat,” kata Presiden Mahasiswa UNS Faiz Zuhdi.
