EDITORIAL JAKARTASATU.COM: Danantara
Danantara… Won katanya akan mengelola aset 14 ribu sampai 15 ribu triliun. Ini sangat besar karena adalah penggabungan seluruh utang negara dan utang BUMN yang sekarang mencapai 16 ribu triliun.
Dikatakan bahwa Danantara adalah super holding semua BUMN, namun seluruh BUMN sekarang tidak sebesar itu karena hampir separuh aset BUMN adalah milik swasta dan perorangan.
Danantara lahir dari revisi UU BUMN, UU ini sendiri belum dipublish secara terbuka ke publik. UU ini lahir secepat kilat atau proses revisinya secepat cahaya. Tidak ada yang mengira, karena semua dilakukan melalui proses yang sangat rahasia, tidak ada konsultasi publik, tidak ada naskah akademik, semua dilakukan atas suatu tujuan politik tertentu yang masih dirahasiakan.
“Pembentukan Danantara melanggar tata cara pembentukan peraturan perundang undangan. Bisa saja ada yang maju ke MK menguji proses formilnya. Seperti Omnibuslaw kalah pemerintah di MK, “ungkap Salamuddin Daeng, pengamat ekonomi politik.
Danantara memang dirancang untuk menjadi kekuatan ekonomi baru dengan skema pengelolaan investasi yang lebih terpusat dan profesional. Namun, konsolidasi aset negara yang sangat besar di bawah satu lembaga juga berisiko menjadi lahan baru bagi praktik korupsi dan mafia ekonomi.
Ada beberapa faktor yang membuat Danantara riskan menjadi “ladang baru mafia”:
1. Konsolidasi Aset yang Masif Dengan aset lebih dari 900 miliar dolar AS, Danantara menjadi salah satu badan investasi terbesar di Indonesia. Jika tidak dikelola dengan transparan, potensi penyalahgunaan dana sangat besar, seperti yang terjadi pada skandal 1MDB di Malaysia.
2. Minimnya Transparansi dan Pengawasan Beberapa kritikus menyoroti bahwa mekanisme audit dan pengawasan terhadap Danantara belum jelas. Jika tidak ada pengawasan ketat dari BPK, KPK, atau lembaga independen, maka peluang korupsi dan pengaruh mafia ekonomi semakin terbuka.
3. Jejak Rekam Pengelola Penunjukan tokoh-tokoh tertentu dalam kepemimpinan Danantara juga menimbulkan pertanyaan.
Misalnya, Burhanuddin Abdullah, yang pernah terjerat kasus korupsi Bank Indonesia, kini berperan dalam struktur Danantara. Ini menambah kekhawatiran tentang potensi konflik kepentingan dan celah korupsi.
4. Kaitannya dengan Oligarki dan Kepentingan Politik Dengan adanya dana besar yang dikelola, ada potensi bahwa Danantara bisa menjadi alat bagi oligarki atau elite ekonomi-politik tertentu untuk memperkuat pengaruhnya. Jika ini terjadi, maka mafia ekonomi bisa beroperasi dengan lebih leluasa.
5. Risiko Penyelewengan Investasi Danantara dirancang untuk mengelola investasi di sektor-sektor strategis. Namun, tanpa pengawasan ketat, dana investasi ini bisa disalurkan ke proyek-proyek yang hanya menguntungkan segelintir pihak atau bahkan dialihkan ke rekening-rekening pribadi seperti yang terjadi dalam berbagai skandal keuangan sebelumnya.
Danantara bisa menjadi kekuatan ekonomi yang besar, tetapi jika tidak dikelola dengan transparan dan akuntabel, ia berisiko menjadi “lahan baru mafia ekonomi.” Mekanisme pengawasan, keterbukaan laporan keuangan, dan partisipasi publik dalam pemantauan harus diperkuat agar lembaga ini tidak menjadi tempat baru bagi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Akhirnya Danantara ini sebenarnya mahluk apa?
Danantara tidak ada dalam naskah apapun yang pernah muncul atau naskah apapun dalam seluruh kajian akademik yang pernah ada di Indonesia. Sehingga publik bertanya apalah dia sebuah lembaga keuangan, bank, non bank, asuransi, atau sebuah perseroan terbatas. Investment bank? Danantara tampaknya bukan itu semua.
Jika yang dimaksud adalah Danantara sebagai sebuah entitas atau proyek tertentu yang berkaitan dengan korupsi dan kebal hukum, ini ngeri sekali. Pada suatu kasus tertentu yang sedang terjadi atau lebih pada konsep bahwa proyek-proyek besar sering menjadi lahan korupsi yang sulit disentuh hukum?
Danantara, atau Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, adalah lembaga investasi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengonsolidasikan dan mengelola aset-aset negara yang sebelumnya berada di bawah berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Lembaga ini direncanakan akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto Februari 2025. 
Tujuan utama pembentukan Danantara adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara dan mengoptimalkan investasi di sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, dan industri hilir. Dengan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS, Danantara diharapkan dapat menjadi kekuatan ekonomi baru bagi Indonesia.  Namun, pembentukan Danantara juga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi korupsi dan kurangnya transparansi.
Memang beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa konsolidasi aset yang begitu besar di bawah satu lembaga dapat membuka celah bagi praktik korupsi, mirip dengan skandal 1MDB di Malaysia.  Selain itu, ada kekhawatiran bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mungkin menghadapi kesulitan dalam mengawasi dan mengaudit Danantara, yang dapat melemahkan upaya penegakan hukum terkait korupsi. 
Untuk mengatasi potensi risiko ini, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa Danantara dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Pengawasan yang ketat, baik dari lembaga internal maupun eksternal, serta keterlibatan masyarakat dalam memantau kinerja Danantara, sangat diperlukan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi.
Akhirnya semoga Danantara ini bukan untuk bancakan….TAbik…!!!
(aen/edtor)
