JAKARTASATU.COM– Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti menanggapi pengakuan Pemerintah yang mengakui bahwa keterbukaan informasi mengenai kebijakan yang dibuat selama ini masih perlu diperbaiki.
Menurut Bivitri, masalah fundamental tentang cara membuat kebijakan yang top-down, tidak transparan, tidak partisipatif, dan tidak akuntabel.
“Jgn dikerdilkan dg ‘sosialisasi’. Beginilah pemerintahan sistem komando,bkn “good governance”. Kan sdh disiapkan pake retret,” tulis akun X Bivitri, Senin (3/3/2025).
Kendati begitu, aspirasi publik terkait hal itu dianggap Pemerintah sebagai masukan yang akan menjadi landasan perbaikan. Demikian dikutip kompas.id.
Namun, alih-alih sekadar melihat transparansi dan sosialisasi, penyusunan kebijakan juga semestinya mempertimbangkan partisipasi masyarakat. Sebab, berbagai polemik yang muncul karena kebijakan pemerintah dalam beberapa waktu terakhir tidak terlepas dari penyusunan kebijakan yang tidak melibatkan publik. (RIS)
