Dapat Kabar Hasto Segera Diadili, Pengacara Protes Sambangi KPK
JAKARTASATU.COM— Beredar informasi perkara kasus yang menjerat Sekjend PDIP Hasto Kristianto yang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku, akan dilimpahkan KPK ke jaksa penuntut umum (JPU). Informasi tersebut sampai ke pengacara Hasto.
Maqdir Ismail, selaku pengacara Hasto, melakukan protes keras kepada KPK. Ia mengatakan harusnya KPK menghentikan sementara penyidikan saat praperadilan berjalan.
“Saya dapat informasi pagi ini, bahwa berkas perkara Mas Hasto itu besok akan dilimpahkan dari penyidik ke penuntut umum. Artinya, KPK sudah siap mau membawa perkara ini ke pengadilan,” kata Maqdir di gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (5/3/2025).
Menurut Maqdir pelimpahan berkas perkara dari penyidik ke jaksa menunjukkan KPK telah siap untuk persidangan. Padahal, kata dia, KPK harusnya menghormati praperadilan.
“Seharusnya seluruh kegiatan penyidik dan penuntut umum dihentikan sampai ada putusan praperadilan. Bukan dengan cara seperti ini,” terang Madir.
“Ya tentu kita akan melakukan protes, pasti,” sambungnya. Protes ini akan disampaikan saat sidang praperadilan nanti.
Lantas Ronny Talapessy selaku kuasa hukum Hasto menyambangi KPK untuk memprotes perkembangan penanganan kasus kliennya itu pada Rabu (5/3/2025) sore.
“Karena mendapatkan informasi tersebut maka kami mengajukan surat protes keras terhadap kesewenang-wenangan KPK,” kata Ronny di gedung KPK.
Ronny sangat keberatan perkara Hasto dilimpahkan ke JPU. Ronny juga baru saja mengajukan saksi meringankan ke KPK.
“Kami tadi siang mendapatkan WA (Whatsapp) dari bagian informasi KPK, yang menyampaikan bahwa besok hari Kamis akan ada tahap II untuk klien kami, Mas Hasto Kristianto,” terang Ronny.
Hasto Kristiyanto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan dua jeratan pasal sekaligus. Dia dijerat dengan pasal suap. Hasto bersama Harun Masiku diduga melakukan penyuapan kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Diketahui, Hasto mengupayakan agar Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat pergantian antarwaktu (PAW). Diketahui, kader PDIP yang terpilih menjadi anggota DPR sebetulnya adalah Nazarudin Kiemas.
Namun, Nazarudin Kiemas wafat pada 26 Maret 2019. Kader PDIP lain yang memperoleh suara terbanyak kedua setelah Nazaruddin adalah Riezky Aprilia. Sehingga, harusnya Riezky Aprilia lah yang berhak menjadi anggota DPR.
Tapi Hasto meminta Mahkamah Agung (MA) memberikan fatwa dan mengusahakan Harun Masiku yang menggantikan Nazarudin Kiemas. Fakta lain terungkap bahwa ada uang suap yang ditujukan ke Wahyu Setiawan selaku komisioner KPU kala itu serta mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk meloloskan Harun Masiku menjadi anggota DPR.
Hasto diduga bersama Harun menyuap Wahyu dan Agustiani. Selain itu, KPK juga menjerat Hasto dengan pasal perintangan penyidikan. Sekjen PDIP itu diduga menghalangi upaya pencarian KPK terhadap Harun Masiku yang saat ini masih buron.
Hasto sempat mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangkanya, tapi gugatan itu tidak diterima hakim. Hasto lalu melakukan gugatan praperadilan jilid kedua. Gugatan keduanya itu masih berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Hasto Kristiyanto ditahan di rutan KPK sejak 20 Februari 2025. Pihak Hasto sempat mengajukan penangguhan penahanan, namun pihak KPK menyatakan akan fokus dalam memenuhi berkas perkara Hasto untuk segera disidangkan ke pengadilan. (Yoss)
