SKALA GAJI HENDAKNYA MENGACU KE UMP
Oleh : Girarda
Pemerhati sosial
Upah minimum propinsi, UMP, yang ditetapkan merupakan acuan pembayaran gaji untuk pegawai, utamanya untuk perusahaan yang memperkerjakan buruh. Diharapkan buruh terlindung untuk mendapatkan kehidupan layak. UMP dievaluasi setiap tahun dengan mempertimbangkan tingkat inflansi. Tahun 2024 UMP rata-rata nasional Rp3.113.359.
Berapa gaji, tunjangan, dll pejabat bila dibandingkan dengan UMP?
Membandingkan gaji pejabat dengan UMP bisa diketahui gambaran seberapa jauh bedanya dengan UMP, juga seberapa jauh beda skala pentingnya tugas dan tanggung jawabnya. Bisa juga tergambar ketimpangan kebijakan penggajian.
Mencuatnya kasus pengadaan Pertamax, terkuak juga pendapatan Direktur Utama Patra Niaga, anak usaha Pertamina. Mengutip Kompas.com tanggal 27 Pebruari 2025 estimasi pendapatan Direktur Utama Patra Niaga adalah Rp1,816 milyard per bulan, atau setara dengan 583 kali UMP rata-rata tahun 2024. Lantas bagaimana dengan pejabat lainnya.
. Presiden, gaji setara 20 kali rata-rata UMP
. Ketua DPR, gaji setara 23 kali rata-rata UMP
. Ketua MA, gaji setara 40 kali rata-rata UMP
. Kapolri, gaji setara 6 kali rata-rata UMP
. Panglima TNI, gaji setara 6 kali rata-rata UMP
. Gubernur, gaji setara 3 kali rata-rata UMP
Timbul pertanyaan tentang perbandingan kewajaran pemberian gaji, tunjangan, dll kepada Direktur Utama Patra Niaga, bila dibanding dengan pejabat tinggi negara. Ini sebagai contoh yang terungkap, bagaimana pendapatan untuk Pejabat Pertamina juga untuk BUMN lain. Sekaligus pertanyaan tentang kewajaran perbedaan gaji yang mencolok antara gaji panglima TNI, Kapolri, Gubernur dibandingkan dengan gaji Ketua MA, dan Ketua DPR, apalagi dengan Direktur Utama Patra Niaga.
Pemberian gaji bisa terdiri dari beberapa komponen, seperti gaji pokok, tunjangan, THR, asuransi dll. Namun semuanya bisa dirangkum dalam istilah ‘take home pay’. Sebaiknya dalam penentuan dan membandingkan antar level pejabat berdasar dengan ‘take home pay’. Semua institusi negara termasuk BUMN hendaknya berlaku skala, kesetaraan jabatan dan sistem penggajian yang sama. Agar dicapai azas keadilan dan menghiindarkan kecemburuan.
Menghubungkan gaji pejabat dengan UMP bisa sebagai dasar untuk evaluasi kenaikan gaji bila UMP juga ada kenaikan.
