JAKARTASATU.COM– Seharian ini, Ahad (16/3/2025), Andi Arief bicara Revisi UU TNI (RUU TNI) di akun X miliknya, @andiarief__. Baik dia cuitkan, maupun responsnya untuk banyak akun perihal RUU TNI.
Andi memulainya pagi hari, tercatat pada pukul 07.41, dengan 11 ribu penayayangan.
Cuitan pertama di hari Ahad itu berbunyi: “Saya sudah membaca semua draft RUU itu, tidak ada design besar untuk kembali seperti jaman dwi fungsi ABRI era Orba. Jangan ada kekhawatiran berlebihan terhadap Civic Mission dan kerja militer selain perang yang dilindungi aturan.” Andi mencuitkan untuk merespons akun X @zenrs.
Aku itu mencuitkan , “Kalok dwifungsi ABRI ala Orba jelas gak akan. Lagipula, dwifungsi itu melampaui Orba. Ia sudah lahir bahkan sebelum Soeharto menjadi brigjen. Tapi dwifungsi tetap dwifungsi. Pertanyaannya kan bisa dipertajam: dlm mood orba atau bukan, dwifungsi itu oke atau tidak utk demokrasi?”
Akun tersebut untuk menanggapi cuitan Andi pada tanggal 13 Maret 2025. Andi mencuitkan, “Cara berfikir keliru, mengubah UU TNI hidupkan kembali Dwi Fungsi ABRI model Orde Baru. Tidak mungkin akan set back, TNI itu hidup dalam sistem bernegara dan kepartaian kompleks dan sudah tidak mungkin lari dari sistem demokrasi. Jaman sudah berubah, jangan curiga Pak Prabowo.”
Beselang 4 menit untuk merespons akun di atas, politisi Demokrat itu mencuitkan, “Saya sarankan kawan-kawan membaca draft RUU TNI, biar gak terlalu takut dan ditakut2i.”
Berikut cuitan-cuitan Andi, yang juga seorang aktivis senior terekam oleh redaksi:
“Saya baca draft RUU nya, kesimpulan saya gak perlu khawatir.”
“Ada pengajuan 5 jabatan tambahan, tapi itu mungkin ada satu yang masih bisa diperdebatkan.”
“Masih harus didiskusikan juga soal pasal pensiun dari jabatan tamtama dan seterusnya.”
“Berjuang itu harus. Tapi memilih alat perjuangan harus yang pas. Penting bergabung dalam partai politik, agar bisa ikut serta membahas UU baru.”
“Gak masalah juga anda menolak. Cuma yang ditolak itu bagian mana?”
“Mungkin ada pasal lagi soal masa jabatan jenderal bintang 4, masih ada klausul sepenuhnya hak Presiden. Harusnya sesuai UU aja, bukan hak Presiden. Filosofinya: hak Presiden itu di UUD 1945, gak perlu ditambah lagi..”
“Itu kan versi dia. Kalau saat bencana misalnya, menurut saya akan lebih mudah pergerakan pasukannya kalau BNPB dipimpin militer aktif.”
“Kalau ada yang mendiskusikan RUU TNI bisa hubungi wakil ketua komisi 1 DPR dari Demokrat namanya Pak Anton Sukartono Soeratto. Bisa ajak diskusi langsung, bisa juga diundang .”
“Memang situ pemberani.”
“Tuhan aja nyuruh nabi mbaca.”
“Kalau rapatnya di hotel gak tahu juga kenapa.”
“Saya gak tahu persis, kalau di Partai Demokrat anggota fraksi selalu lapor ke Ketum soal pembahasan UU apapun, lalu dibahas berkali2 di internal melibatkan banyak pemikiran. Lalu dibawa lagi di rapat di DPR hingga paripurna. Kalau tempat rapatnya itu urusan DPR.”
“Percayakan sama Partai Demokrat. Kami ingin selalu mengambil posisi yang benar dalam berpolitik. Kami sudah buktikan berkali-kali. Insya Alloh Kami tidak salah mengambil posisi politik.”
“Aturan umum tentang Pensiun tetap. Penambahan 5 posisi lagi masih bisa dijelaskan.”
“Tenang, kita tetap kritis, kita awasi dan tentu dalam standar pengalaman dan pengetahuan serta apa yang dirasakan.”
“Beberapa pasal memang masih ada perdebatan, proses masih berlangsung.”
“Kan belum rapat paripurna.”
“Masih dibahas belum akhir kan?”
“Nanti kan ada kata akhir.”
“Dalam sistem demokrasi, yang penting jangan jangan ada UU yang menambah kekuasaan dan kewenangan Presiden. Tetap tidak tak terbatas. Tidak boleh melampaui konstitusi.”
Cuitan di atas terekam pukul 21.41. Bisa jadi masih lanjut dan atau sebaliknya. (RIS)
