Karena Rakyat Fokus Kejahatan Sipil Jokowi, Faizal Assegaf Ajak Kritisi Revisi UU TNI Tanpa Supremasi Apapun
JAKARTASATU.COM— Kritkus yang juga ketua Partai Negoro mengatakan ada istilah supremasi sipil dan supremasi militer. Untuk itu yang diselenggarakan Partai Negoro ini mengajak publik untuk mengevaluasi penggunaan istilah supremasi sipil dan supremasi militer.
“Jika supremasi sipil terus-menerus dijadikan dasar dengan menjadi bayang-bayang seolah-olah elemen lain di bawah sipil maka itu menjadi berbahaya. Kerena tidak ditemukan di dalam konstitusi, itu menjadi pokok masalah,” kata Faizal Assegaf dalam siaran pers usai acara diskusi publik bertajuk ” Hentikan Dikotomi Sipil – Militer, Telaah RUU TNI” dilaksanakan di Hotel Grand Alia Cikini Jakarta Pusat, Selasa 18/3/2025.
“Nantinya bisa muncul supremasi partai politik, supremasi TNI, supremasi Jawa, Supremasi Papua dan macam-macam nantinya tuh,” imbuhnya.
Faizal mengajak menggunakan Koalisi sipil dengan klaim supremasi sipil untuk mengoreksi undang-undang TNI harus dihentikan karena itu menghadapkan elemen bangsa.
“Kan itu perbedaan uniform, perbedaan pakaian, perbedaan fungsi yang sudah diatur dalam undang-undang,” ujar Faizal.
Untuk itu Faizal Assegaf mengajak membangun satu semangat mengkritisi revisi undang-undang TNI tanpa ada supremasi apapun.
“Karena saya sebagai orang sipil tidak merasa saya terwakili. Dari mana makhluk-makhluk koalisi sipil ini. Mengkritik TNI, nanti ada lagi Koalisi Rakyat Mendukung TNI melawan supremasi sipil, Wah ini kan kacau,” tukas Faizal.
Faizal menyebutkan kerusakan bidang korupsi terjadi selama 27 tahun dibuat sipil
“27 tahun kita melihat secara fakta 11ribu hutang luar negeri, itu sipil yang buat. BLBI ratusan triliun itu sipil yang buat. Korupsi di seluruh partai politik, itu sipil yang buat. Pagar Laut itu sipil yang buat. Perampokan-perampokan tanah di mana-mana itu sipil yang buat,” tutur Faizal.
Lanjutnya, tentara itu berkuasa dalam versi SBY 10 tahun. Pertumbuhan ekonomi 6,2 , demokrasi berjalan bagus, tidak ada dwi fungsi ABRI, tidak ada pembunuhan KM50
“Jadi ini akal-akalan kawan-kawan saya yang mengklaim Petisi Koalisi Sipil dalam rangka membangun propaganda pengalihan isue karena rakyat fokus pada kejahatan sipil Joko Widodo, diktator ulung. Dia bukan militer,” tandas Faizal.
Menurut Faizal, sipil 27 tahun reformasi rusak, korupsi meningkat kemudian ingin cuci tangan menyalahkan yang lain. Hal itu dikatakan dia bukan berarti mendukung militerisme. Ia mengaku melawan militerisme namun di sisi lain fakta 27 tahun reformasi, pencuri, garong, penipu itu sipil.
Menurut Faizal Assegaf kekhawatiran takutnya kembung dwi fungsi ABRI dalam revisi UU TNI tidak berdasar lebih merupakan propaganda yang berpotensi membahayakan bangsa.
“Jadi dugaan lain Dwi Fungsi ABRI, militer balik lagi itu ngga ada. Rakyat ini berserikat dan menjaga nilai-nilainya. Rakyat menghadapi 3 masalah besar yakni satu, harus adili Jokowi karena itu kejahatan supremasi sipil. Dua, kelompok 1% Supremasi yang didukung kelompok sipil harus dihentikan karena itu ketidak adilan. Ketiga, 99% koruptor kakap adalah sipil bawa mereka ke penjara,” Faizal menegaskan.
Faizal menghimbau Koalisi Masyarakat Sipil hentikan pengunaan atas nama sipil untuk menghantam kawan politik
“Jadi saya ingin katakan kepada kawan-kawan Koalisi Masyarakat Sipil stop menggunakan sipil untuk menghantam polisi, menghantam tentara, menghantam lawan politik,” ujarnya.
“Kita semua sipil, tentara yang pensiun statusnya sipil, tentara masuk ke eksekutif tunduk pada aturan sipil. Jadi diskriminasi dikotomi ini harus dihentikan,” pungkasnya. (Yoss)
