Indonesia Kondusif Melalui Politik One Way Ticket Proses Hukum Adili Jokowi
Damai Hari Lubis
Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)
Ada sebuah solusi yang bisa membuat pembangunan di semua sektor di negara ini lancar, utamanya di sektor ekonomi, selanjutnya bakal berkembang positif di semua sektor, baik pembangunan politik dan hukum serta budaya, setidaknya akan membaik tidak bertambah parah dari kondisi saat ini.
Solusi dimaksud adalah Pemerintahan Presiden Prabowo menggunakan metode manuver politik praktis dengan pola ” One Way Ticket, yakni Adili Jokowi” sehingga menjelang dan saat proses hukum adili Jokowi, merupakan sebuah kesempatan panjang bagi Kabinet Merah Putih dalam rangka berbenah menuju perbaikan ekonomi, sehingga saat gelar proses hukum Jokowi berlangsung, bisa membuat rakyat teralih isu, lalu lahirkan dampak positif dalm wujud ‘psikologis massa’, rakyat bangsa ini bakal pindah fokus oleh sebab siasah ‘ one way ticket politics’, rakyat menjadi cenderung melupakan kesulitan hidup yang merela alami, dikarenakan rakyat merasa senang dan menang lalu terpuaskan batinnya sehingga euforia, keuntungan politik akan didapat oleh Pemerintahan Prabowo, oleh sebab banyak publik bangsa ini merasa Presiden Prabowo berpihak kepada rakyat yang sudah lama melawan ‘dinasti Jokowi’ dan berharap bakal dapat menghancurkan kroni oligarki Jokowi (sembilan naga) atau ‘Aguan Cs’, termasuk diantaranya anak kandung dan menantu mantan Presiden RI ke 7 yang sudah memiliki daftar terlapor di KPK.
Oleh karenanya, sambil euforia rakyat terus bergulir, terlebih pasca Jokowi mendapat vonis hukuman, atas segala perilaku 100 lebih kebohongannya, nepotisme, obstruksi hukum dan pembangkangan hukum (disobedient) dan perbuatan penyimpangan lainnya, maka diyakini Presiden RI Prabowo Subianto selain bertambah populer, juga bakal dapat.mengendalikan semua Sektor Sosial Politik pembangunan Negara RI (ekonomi hukum dan budaya).
Adapun metode satu ticket perjalanan yang berselimut psikologi politik (alih isu) pastinya bukan merupakan sebuah pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh penguasa (Pemerintahan Prabowo) justru sebaliknya sebuah tindakan pengabdian kepada anak negeri dan negara, hal perbuatan yang memang seharusnya dan sangat objektif di mata hukum.
Dengan kata lain wacana politik ‘karcis satu kali jalan’ ini bentuk due legal process, wujud implementasi pertanggungjawaban moral, serta kewajiban daripada fungsi tugas para aparatur untuk melakukan tindakan hukum kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran dan atau kejahatan. Terlebih mengingat track record perilaku kepemimpinan Jokowi yang buruk (bad leadership) bahkan amoral.
Dan politik model mirip ‘wacana one way ticket’ pernah berhasil dilakukan oleh sebuah negara di benua Amerika yakni Mexico, dimana rakyat Mexico melupakan himpitan ekonomi yang mereka alami di era 1980 an. Sehingga sempat disebut Dekade yang Hilang”, ditambah lagi terjadi gempa bumi Kota Meksiko tahun 1985.
Dan puncak krisis moneter Mexico (fiskal dan ekonomi) yang terjadi pada tahun 1982 semakin parah disebabkan oleh ketidakmampuan negara Amerika Latin ini membayar utang luar negeri mereka.
Maka dengan metode alih isu politik ekonomi ini, walau mengalami inflasi ekonomi yang sangat parah, Mexico memberanikan diri mengajukan negaranya kepada Fifa untuk menggantikan Negara Kolombia yang mengundurkan diri pada November 1982 lalu pada 1983 Mexico ditunjuk dan ditetapkan sebagai tuan rumah word Cup 1986.
Hasilnya, rakyat Mexico melupakan kesulitan hidup mereka demi mendukung negaranya menjadi tuan rumah piala dunia sepak bola Fifa 1986. Kemudian akhirnya Mexico dapat terlepas dari himpitan ekonomi bahkan ekonomi Mexico berangsur membaik di tahun 1990 karena pressure politik dari publik maupun oposan penguasa Mexico saat pra word cup menuju tahun 1986 itu mengendur drastis, lalu kesempatan euforia rakyat Mexico menjadi peluang pembenahan di sektor pembangunan ekonomi.
Maka sepertinya pola politik Mexico pada Tahun 1982 dapat diadopsi oleh Penguasa kontemporer, yakni kejar adili Jokowi!
