Pengamat Intelijen dan Geopolitik: Kelompok Komunis Gaya Baru Tunggangi Demo Tolak UU TNI
JAKARTASATU.COM— Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menyoroti adanya indikasi kelompok Komunis Gaya Baru (KGB) yang menunggangi demonstrasi penolakan terhadap Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Ia menyebut bahwa gerakan tersebut bukan sekadar aksi spontan masyarakat, tetapi ada aktor-aktor tertentu yang berupaya memanfaatkan momentum untuk melemahkan institusi pertahanan negara.
Amir Hamzah dalam keterangannya menyatakan bahwa aksi demo yang berlangsung dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan pola yang sistematis dan terstruktur. Menurutnya, hal ini mengindikasikan keterlibatan kelompok yang memiliki agenda terselubung.
“Kita melihat ada pola gerakan yang tidak biasa, bukan sekadar aspirasi masyarakat, tetapi ada upaya untuk mendelegitimasi TNI sebagai institusi negara. Ini adalah salah satu strategi yang pernah digunakan kelompok Komunis di masa lalu,” ujar Amir Hamzah, dalam keterangannya dikutip Jakartasatu.com, Rabu (2/4/2025).
Ia menjelaskan bahwa metode infiltrasi kelompok Komunis Gaya Baru dalam aksi-aksi sosial sudah lama menjadi strategi mereka dalam melemahkan struktur negara. Amir mencontohkan bagaimana propaganda anti-militerisme yang gencar digaungkan dalam berbagai media sosial dan forum diskusi merupakan bagian dari agenda tersebut.
Selain itu, Amir juga menekankan bahwa gerakan semacam ini perlu diwaspadai oleh aparat keamanan dan masyarakat. Menurutnya, pihak intelijen harus bergerak cepat dalam mengidentifikasi aktor-aktor di balik gerakan tersebut agar tidak berkembang menjadi ancaman yang lebih besar.
“Bukan berarti kita mengabaikan aspirasi masyarakat yang sah dalam sistem demokrasi, tetapi kita harus bisa membedakan mana aksi yang murni menyuarakan kepentingan rakyat dan mana yang merupakan operasi terselubung untuk melemahkan negara,” tegasnya.
Menanggapi hal ini, berbagai pihak menyerukan agar masyarakat lebih kritis dalam menanggapi informasi yang beredar dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang berpotensi memecah belah bangsa. Di sisi lain, aparat keamanan diharapkan tetap menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak sipil dalam menghadapi situasi ini.
Demonstrasi menolak UU TNI sendiri telah berlangsung di beberapa kota besar, dengan berbagai tuntutan terkait peran militer dalam kehidupan sipil. Namun, dengan adanya dugaan penyusupan dari kelompok tertentu, kini polemik mengenai gerakan ini semakin berkembang dan menjadi perhatian publik.
“Pemerintah serta institusi keamanan diharapkan dapat merespons isu ini dengan langkah-langkah strategis guna menjaga stabilitas nasional sekaligus memastikan bahwa demokrasi tetap berjalan dengan sehat dan sesuai dengan konstitusi,” tandasnya. (Yoss)
