Aplikasi Bank DKI Macet, Zulfikar: Lemahnya Kinerja BUMD Akibat Lalainya Pengawasan BPBUMD
JAKARTASATU.COM— Ketum PRANKO FOR JAKARTA mengatakan publik Jakarta dibuat resah atas macetnya Aplikasi Jak one Bank DKI yang tidak bisa melayani nasabahnya diakhir ramadhan sampai beberapa hari lebaran kemarin, bahkan dalam pernyataan resminya Bank DKI sempat meminta maaf dan menjelaskan bahwa gangguan tersebut terjadi akibat pemeliharaan sistem guna meningkatkan keamanan.
“Tidak dapat beroperasinya Aplikasi Jak one Bank DKI selama seminggu tidak berfungsi, sebenarnya tidak perlu terjadi apabila pelayanan dilakukan secara profesional, dimana saat jelang hari besar Idul Fitri sangat dibutuhkan nasabah masyarakat DKI,” kata Ketum PRANKO FOR JAKARTA, Zulfikar Marikar kepada wartawan, Ahad (6/4/2025).
“Dan terkait pemeliharaan sistem di bank DKI, seharusnya dapat diantisipasi mengingat tingginya transaksi keuangan di semua bank pemerintah maupun swasta pada hari besar keagamaan pada lebaran tahun baru dll, sudah pasti mengalami lonjakan transaksi yang tinggi, sehingga pihak manajemen/direksi seharusnya mengantisipasi dengan cermat,” sambung Zulfikar geram.
Zulfikar menegaskan, di era kekinian hampir semua jasa pelayanan perbankan berbasis digital, baik pada jasa transfer, buka rekening, pengajuan kredit, e-walet dan lain-lainnya semua tentunya mengandalkan fondasi digital, sehingga fondasi sistemnya harus selalu dalam kondisi prima, karena ini menyangkut pelayanan dan kepercayaan publik.
Namun lanjut Zulfikar, kami juga mencatat lemahnya pengawasan dari pihak BPBUMD Jakarta, yang terkesan tidak memiliki kecakapan dalam mengawasi tata kelola perusahan-perusahan daerah.
“Seharusnya berbagai problematika setiap BUMD itu sudah dalam catatan BPBUMD, sehingga dilakukan pencegahan dan antisipasi dini, jangan menunggu muncul masalah baru sibuk mencari penyelesaian, tentunya ini manajemen yang tidak profesional,” Zulfikar menegaskan.
“Karena selain target capaian laba, dan memberikan kontribusi fiskal bagi daerah dalam mewujudkan program pembangunan, BUMD juga harus optimal dalam pelayanan publik,” jelasnya.
Dikemukakan Zulfikar dengan tegas, manajemen kerja lama yang tidak profesional dan tidak mengedepankan pelayanan publik sudah harus ditinggalkan, ini era baru PRAMDOEL yang visioner dan solutif, BPBUMD dan para Direksi harus mampu mengimbangi kerja cepat pramdoel dengen penerapan zero problem dan optimum pelayanan publik, sehingga serumit apapun problematika yang terjadi di BUMD dapat terselesaikan.
“Menurut hemat kami, inilah momentum tepat untuk membenahi tata kelola BUMD di jakarta, baik pada sistem, maupun penyegaran pada level BPBUMD, direksi yang perlu diisi dengan figur-figur yang lebih berdedikasi dan visioner, figur yang responsif melayani warga jakarta dan tentunya sejalan dengan Gubernur Pramono dan Wagub Rano Karno,” tutup Zulfikar. (Yoss)
