JAKARTASATU.COM– Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung disebut-sebut takkan menggelar operasi yustisi kepada para pendatang. Anggota DPD DKI Jakarta Fahira Idris pun memberikan apresiasinya.
“Saya mendukung dan mengapresiasi kebijakan Gubernur Pramono yang tidak akan menggelar operasi yustisi bagi pendatang setelah Lebaran 2025. Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk berusaha dan berkembang di Jakarta,” dukuny Fahira lewat akun X-nya, Senin (7/4/2025).
Menurut Fahira, dengan visi menjadi kota global, Jakarta harus terus menjadi kota yang inklusif. Sebuah kota modern yang dapat diakses dan dihuni oleh semua orang tanpa diskriminasi.
“Kota yang menghargai warganya secara setara, sehingga semua warga dapat berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan,” tekan Fahira.
Pramono meniadakan operasi yustisi dengan memastikan bahwa Pemprov DKI akan mengandalkan pengecekan data kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
“Pemerintah Jakarta tidak akan melakukan operasi yustisi tetapi kami akan melakukan pengecekan kependudukan,” kata Pramono di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Maret 2025.
Pramono menyebut kebijakan ini bertujuan memastikan ketertiban administrasi kependudukan tanpa pendekatan represif. Dengan identitas kependudukan yang jelas, pendatang dapat mengakses berbagai peluang di Jakarta.
“Jakarta terbuka bagi siapa saja, selama mereka memiliki dokumen yang sah,” ujarnya. (RIS)
