Hizbullah Indonesia:
REZIM DRAKULA PASTI GAGAL (5): Ketika Para Jenderal Senior TNI Bicara, Wowok Bisa Tenggelam Di Tangan Rakyat… (1)
Sri-Bintang Pamungkas
Jenderal Try Soetrisno yang juga mantan Wakil Presiden RI di Era Presiden Soeharto, sungguh luar biasa. Pada usia 90 tahun beliau masih bersemangat dan berusaha keras menyelamatkan Indonesia. Sepanjang saya tahu, sejak lebih dari 20 tahun yang lalu Pak Try berjuang untuk mengembalikan NKRI ke UUD 1945 Asli. Sejak 2002/3 setelah UUD 1945 diganti oleh para Pengkhianat Republik, saya menyaksikan dari dekat sepak-terjang Try Soetrisno. Berbagai pertemuan diadakan Pak Try untuk membahas kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat penggantian UUD 1945 dengan UUD Palsu itu, serta mengajak para hadirin, tokoh Sipil dan Angkatan Bersenjata, untuk kembali memberlakukan UUD 1945 Asli, 18 Agustus 1945.
Para tokoh Senior dan dari Angkatan 45, seperti Amin Aryoso, Usep Ranawidjaja, Ki Utomo Darmadi, Widjojo Suyono selalu hadir bersama-sama Pak Try yang menjadi pembicara utama. Sesudah sebagian besar dari mereka sepuh dan wafat, tinggal Jenderal Saiful Sulun yang selalu mendampingi beliau. Puluhan pertemuan dilakukan selama itu, di berbagai tempat, di Gedung Proklamasi, Cawang Kencana, Taman Mini dan lain-lain, dengan ratusan tokoh hadir. Dan hanya satu yang menjadi topik pembicaraan: Kembali ke UUD 1945.
Maka tidak heran kalau Pak Try ikut menandatangani 8 (delapan) Butir Pernyataan Sikap para Purnawirawan Prajurit TNI kepada Prabowo Subianto yang dibacakan pada Kamis, 17 April 2025 tersebut, di mana Butir Pertamanya adalah Kembali ke UUD 1945; yang tentunya juga termasuk Pancasila di dalamnya.
Sepanjang yang saya tahu, Peristiwa itu diawali oleh gagasan beberapa tokoh daĺam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, antara lain, Letjen Marinir Suharto dan Danjen Kopassus Soenarko, untuk mengadakan pertemuan membahas permasalahan Negara dan upaya penyelamatannya. Beberapa kali petemuan menghasilkan kesepakatan berupa 8 Butir Pernyataan Sikap tersebut. Akan tetapi, dari nadanya, saya menganggap bahwa Pernyataan Sikap tersebut mengandung makna sebagai Tuntutan terhadap Prabowo Subianto.
Sesudah pertemuan-pertemuan awal itu selesai, pada tanggal 9 Februari 2025 dilakukan pertemuan dengan para Tokoh dan Aktivis, yang selama ini mempunyai kepedulian yang sama terhadap masalah Negara. Dalam pertemuan terbatas dengan sekitar 50 hadirin tersebut, Letjen Marinir Bastian menjadi Juru Bicaranya. Pak Bastian menyebut sudah tercapainya 8 Butir Kesepakatan sebagai Pernyataan Sikap, tetapi sengaja tidak bersedia menyebutkan isi butir-butirnya. Beliau juga mengatakan telah menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk bertemu dan untuk menyampaikan Pernyataan Sikap tersebut, tetapi belum mendapatkan jawaban. Rencananya, apabila Prabowo bersedia, Delapan Butir Pernyataan Sikap Tuntutan itu akan disampaikan di Gedung Sarbini. Jenderal Bastian meminta dukungan para Tokoh dan Aktivis untuk ikut mendukung dengan beramai-ramai hadir di Gedung Sarbini.
Di samping itu, Pak Bastian juga meminta pendapat tentang berbagai permasalahan yang sedang dihadapi Negara dewasa ini. Mungkin maksudnya adalah untuk membandingkan Pendapat para hadirin dengan Delapan Butir Pernyataan Sikapnya. Dalam sesi itu, saya menyampaikan bahwa berbagai masalah Negara ini berawal dari digantinya UUD 1945, sehingga selain Penataan Negara ini menjadi rusak, juga Pancasila sebagai Dasar Negara dan Sumber Segala Hukum ikut tercerabut dan hilang.
Pak Bastian menjawab, bahwa Kembalinya Pancasila dan UUD 1945 juga ikut mendapat perhatian di dalam Pernyataan Sikap tersebut. Bahkan disampaikan pula, bahwa mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Tyasno Sudarto sudah menulis surat sampai 4 (empat) kali kepada Prabowo, mengingatkan tentang Janji Prabowo untuk kembali ke UUD 1945, sesuai dengan AD/ART Partai Gerindra; surat-surat itu tidak pernah dijawab Prabowo.
Selanjutnya, setelah yang hadir selesai menyampaikan pendapatnya masing-masing, terakhir saya masih mengingatkan isyu adanya kesepakatan antara Prabowo dan Joko Widodo tentang 3 (tiga) hal: 1. Untuk melanjutkan hubungan dengan RRC yang sudah dirintis oleh Joko Widodo; dugaan saya, itu terkait dengan pengiriman jutaan Orang-orang Cina ke Indonesia; 2. Untuk tidak mengganggu Aktivitas para Oligarki Cina Konglomerat, yang saya duga terkait dengan Proyek PIK&PIK; serta ke 3. Untuk melindungi Joko Widodo Sekeluarga, yang juga saya duga terkait dengan pengangkatan Gibran sebagai Pengganti Prabowo.
Ternyata benar, Prabowo Subianto tidak mau menjawab permintaan dari PP-TNI untuk bertemu. Tetapi tentunya sekarang, sesudah disampaikan kepada umum secara terbuka, Prabowo pun menjadi tahu. Sekarang, semuanya tergantung kepada Prabowo… Bukan untuk sekedar memenuhi Tuntutan para Senior, Teman dan Yuniornya di TNI, tetapi, sekiranya Wowok mau untuk bersama-sama menyelamatkan Rakyat, Bangsa dan Negara dari kerusakan yang terjadi selama 10-20 tahun terakhir ini …
Kalau diteliti lebih lanjut, Delapan Butir Pernyataan Sikap atau Tuntutan itu, tidak sulit bagi Wowok untuk memenuhinya, selain Butir 3, 4 dan 8; Butir-butir mana diduga terkait dengan janji Wowok kepada Wiwik. Bahkan, Butir 2 justru merupakan dukungan terhadap Nawa Cita. Meskipun bagi saya Wowok tidak akan mampu mewujudkan Nawa Cita-nya itu, karena itu hanya mimpi-mimpi Wowok saja sebagai bagian dari ketidakwarasannya. Disayangkan, bahwa Tuntutan Butir 5 untuk melaksanakan Pasal 33 tentang Perekonomian hanya menekankan pada Ayat 2 dan Ayat 3. Padahal Ayat 1 itu justru yang membedakan Prinsip Ekonomi Kerakyatan Indonesia dari Prinsip Liberalisme, Kapitalisme dan Kolonialisme Ekonomi Barat, yang justru oleh Dunia sudah dianggap usang. Sedang Butir 6 tentang Kabinet 100 Menteri Mumi Hidup ( the Walking Deads) dan Butir 7 tentang Polri sebagai Pengawal Demokrasi (Democratic Policing) adalah juga peninggalan Joko Widodo yang menambah kerusakan dan ketidakpercayaan Publik, sehingga memang harus dihapus.
Memang kemudian terserah kepada Wowok, akan bereaksi Positip, Negatip, atau mau Cuek saja dengan terus berjalan seolah-olah Kafilah Lalu, dan menganggap Pernyataan Sikap PP-TNI itu sebagai Gonggongan Liar belaka. Dugaan saya, Wowok yang lebih mempercayai Wiwik akan memilih Cuek untuk sementara Waktu, sebelum keadaan berubah membikin Wowok mundur atau hancur. Desakan Masyarakat yang menuntut “menghabisi” Wiwik karena Ijazah Palsunya akan segera mencapai puncaknya, sehingga mau-tidak-mau Rezim Wowok pun akan ikut “habis” dan “tenggelam”…
Dengan memenuhi Tuntutan pada Butir 1, yaitu kembali kepada Pancasila dan UUD 1945, pun sebenarnya seluruh persoalan Republik ini nyaris akan selesai. Tidak hanya Wiwik sebagai Presiden Palsu yang akan “habis”, tetapi juga seluruh kebijakan yang merusak selama 20 tahun terakhir juga akan “habis” dan “batal demi hukum”. Indonesia kembali kepada jati dirinya sebagai Bangsa Republik Proklamasi 45 yang Berdaulat, di mana Kedaulatan Negara ada di tangan Rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR.
(bersambung)
Jajarta, 21 April 2025
@SBP
