Drakor PIK 2; Negara Diam, Oligarki Menggilas. Rakyat Banten Bangkit Melawan!
Oleh Edy Mulyadi, Wartawan Senìor
Gaduh PIK-2 yang menzalimi rakyat Banten bukan baru kemarin. Sudah berbulan-bulan. Bahkan bertahun-tahun. Tapi hingga hari ini, solusi dari pemerintah nyaris tak ada. Kalau pun ada, hanya tambal sulam. Basa-basi. Seperti biasa, rakyat disuruh sabar, oligarki dibiarkan menggilas.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono cuci tangan. Jangankan menghukum, menyebut otak dan pelaku sesungguhnya kerusakan di laut pun tak berani. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid sekali tiga uang. Dia juga membela proyek PIK-2. Nusron berdalih tanah musnah, memfasilitasi pertemuan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan pihak lainnya untuk mengubah RTRW., dan lainnya. Semuanya untuk membuka jalan legalisasi PIK 2.
Polisi? Ogah-ogahan. Mereka datang, tapi tak menyentuh intinya. Pelaku hanya dilokalisir ke level kepala desa Kohod. Sementara Aguan, Anthony Salim, dan para mafia tanah lainnya tetap melenggang bebas.
Banten tidak Tinggal Diam!
Dipicu si Manusia Merdeka, Said Didu, perlawanan rakyat semesta makin menggelora. Font Persaudaraan Islam (FPI) Banten, Koalisi Rakyat Banten, ulama sepuh, purnawirawan TNI, sampai masyarakat adat bersatu melawan. Aksi 23 Desember 2024 di depan kantor Gubernur dan DPRD Banten hanya salah satu bukti. Disusul berbagai aksi di sejumlah lokasi wilayah terdampak secara massif. Suara rakyat sudah tak bisa dibungkam.
KH Embay Mulya Syarief dan KH TB Fathul Adzim tegas menolak PIK-2. Mereka membantah klaim bahwa ulama Banten mendukung proyek ini. Bahkan para jawara Banten mulai mengasah kesiapan fisik. Ini pesan tegas bahwa rakyat siap melawan habis-habisan.
Empat Tuntutan Rakyat Banten
Sebetulnya PIK 2 bukanlah perkara yang rumit-rumit amat. Cuma dibutuhkan sikap tegas Presiden Prabowo. Bukankah dia sudah menyatakan, tidak boleh ada perumahan eksklusif? Tidak boleh ada negara dalam negara?! PIK 2 memenuhi semua kriteria keduanya.
Prabowo bisa dengan mudah menuntaskannya. Caranya dengan:
1. Cabut Status PSN! Proyek PIK-2 ilegal, menabrak RTRW, dan merusak ekosistem. Hentikan pembangunan! Kembalikan hak rakyat atas tanah dan laut! Ini harus dinyatakan secara eksplisit dan tegas. Tidak cukup hanya dengan “mengeluarkannya” dari daftar RPJM.
2. Adili Oligarki! Aguan, Anthony Salim, dan kroni-kroninya harus diadili. Termasuk Gojali dan Hanafiah Lijaya yang jadi kaki tangan di lapangan.
3. Audit Aparat dan BPN! Bongkar peran camat, kepala desa, oknum polisi, dan pejabat BPN yang bersekongkol dengan oligarki. Rakyat butuh keadilan, bukan sandiwara hukum!
4. Ganti Rugi Korban! Tanah dirampas, nelayan kehilangan mata pencaharian, korban jiwa berjatuhan. Negara wajib hadir dan memberi kompensasi!
Saatnya Prabowo Harus Memilih
Proyek PIK-2 adalah cermin nyata matinya kedaulatan rakyat. Kalau negara masih waras, harusnya langsung cabut PSN dan adili para penjahat ekonomi itu.
Tapi kalau terus membisu, maka jelas: negara ini bukan milik rakyat. Negara sudah tunduk total pada oligarki.
Rakyat Banten sudah memilih jalan perlawanan. Rakyat Indonesia pun makin kencang bersuara. Sekarang giliran Prabowo bersikap. Dia harus memilih, bersama rakyat atau tunduk pada Jokowi dan oligarki.
Selamatkan Banten. Selamatkan Indonesia. Hentikan PIK-2 sekarang juga!
Jakarta, 24 April 2025
