Dana Hibah Ditilep Yayasan Palsu di Jawa Barat
JAKARTASATU.COM— Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap temuan adanya dana hibah ke yayasan yang diduga ditilep oleh oknum-oknum tertentu. Dana hibah yang biasanya diberikan Pemprov Jabar ini adalah untuk membantu yayasan, madrasah dan pesantren. Hal tersebut disampaikan dalam unggahan di channel YouTube Lembur Pakuan 24 April 2025.
Namun Kang Dedi Mulyadi (KDM) sementara ini telah menyetop hibah bantuan itu karena adanya permasalahan. Rupanya permasalahan banyak dana ratusan miliar ini justru dipotong sehingga ketika pihak pesantren menerima dana hibah ini mereka hanya menerima sedikit.
“Saya buka ya, ada yang bikin yayasan palsu di Jabar hanya untuk nyerap duit pemerintah provinsi. Ada yayasan dapat Rp 2 miliar, Rp 1 miliar, Rp 5 miliar. Makanya saya setop dulu,” ungkap Dedi dalam pertemuan bersama Kepala Kemenag dan Kadisdik se-Jawa Barat, pada unggahan di channel YouTube Lembur Pakuan.
Menurut Dedi, selama ini dana hibah cenderung diberikan kepada yayasan yang memiliki akses politik kuat, sementara lembaga yang benar-benar membutuhkan justru tidak tersentuh.
“Yayasan yang berkembang yang punya akses politik, yang punya akses kepada gubernur, itu-itu saja yang dapat. Sementara yang benar-benar butuh, yang di bawah, tidak kebagian,” jelas Kang Deddy sapaan akrabnya.
Dia menegaskan bahwa pemberian hibah harus melalui proses yang transparan dan adil.
Dedi juga menyinggung ada yayasan yang biasa menerima bantuan lalu mendirikan yayasan baru untuk kembali mendapatkan dana hibah. Yayasan baru tersebut tanpa verifikasi yang jelas.
“Bikin yayasan baru,” katanya.
Hal yang paling parah lagi sampai membuat yayasan palsu.
Yayasan bercorak Islam harusnya menjadi lembaga yang halalan thoyiban karena harus memberi contoh yang baik. Jangan sampai Kyai atau Ustadz diperiksa padahal tidak tahu apa-apa.
Dia mencontohkan dana hibah yang diberikan Pemprov Jawa Barat 2 miliar ternyata turun sampai ke bawah 15 juta.
Untuk ke depannya Dedi akan mencari format baru ke pendekatan berbasis pembangunan dengan data konkret dari Kementerian Agama. Pemprov siap membangun madrasah yang memang benar-benar dibutuhkan, yang siswanya jelas, dan butuh infrastruktur. (Yoss)
