Munculnya Hendropriyono dan Wiranto, Hendrajit: Desakan kembali ke UUD 1945 Asli
JAKARTASATU.COM– Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Abdullah Mahmud Hendropriyono, mengatakan pernyataan yang disampaikan seratusan pensiunan tentara yang meminta Gibran Rakabuming Raka dicopot sebagai wakil presiden telah terukur. Adapun para pensiunan tentara itu tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI. AM Hendropriyono juga menilai para purnawirawan TNI itu sebagai aspirasi.
Sementara, Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengatakan Presiden Prabowo Subianto memahami delapan tuntutan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI.
Meski memahami itu, Prabowo tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, kata Wiranto, tuntutan itu tidak mudah. Karena itu, Prabowo perlu mempelajarinya lebih dahulu.
Pengamat Geo-Politik Hendrajit menanggapi terkait munculnya kedua jendra Purnawirawan TNI merespon Forum Purnawirawan TNI yang digelar di kawasan Kelapa Gading beberapa waktu lalu.
“Ada dua aspek penting yang belum disorot media terkait 8 butir tuntutan para purnawirawan TNI,” kata Hendrajit saat dihubungi Jakartasatu.com, Senin (28/4/2025).
Pertama, tujuan strategis dan konsekwensi politis yang hendak dicapai secara maksimum dari manuver para jenderal purnawirawan tersebut.
Kedua, para aktor yang tiba-tiba muncul menanggapi manuver para jenderal tersebut. Misalnya, ketika Wiranto dan Hendropriyono tampil ke pentas.
“Mari saya ulas sekilas satu persatu,” ujarnya.
“Kalau kita telisik dari 8 butir tuntutan para purnawirawan itu kepada Presiden Prabowo, 8 poin yang mendesak pelengseran Wapres Gibran menurut saya malah cuma kembangan untuk mengundang efek dramatis saja” ungkapnya.
Hendrajit menilai yang substansi justru poin 1, mendesak Prabowo kembali ke UUD 1945 asli untuk tata tertib politik dan hukum. Menata ulang pengelolaan tambang, dan reshuffle cabinet.
“Menurut saya inilah yang memakai istilahnya Wiranto, hal-hal yang mendasar. Bahkan menurut saya strategis. Sebab apa? Desakan kembali ke UUD 1945 Asli, para purnawirawan sebetulnya meminta ketegasan sikap Prabowo tentang visi misi nasional. Sebab visi misi nasional ada di pembukaan UUD 1945. Masalah krusial pasca reformasi 1998, UUD 1945 hasil 4 kali amandemen 2002, visi misi nasional yang ada di Pembukaan UUD 1945 Alinea 4, jembatan penghubungnya ke batang tubuh UUD 1945 diputus. Pasal pasal yang diamandemen pada 1999-2002 berorientasi neoliberal. Misal pasal terkait migas dan kelistrikan, praktis saat ini berfungsi dalam skema kepentingan korporasi korporasi minyak, gas dan tambang batubara,” beber Hendrajit.
Maka itu sangat logis ketika dibutir lain para purnawirawan mendesak reshuffle cabinet. Kenapa? Kalau di poin 1 para jendral purnawirawan itu mendesak kembali ke UUD 1945 agar pemerintahan Prabowo berkomitmen pada visi misi nasional yang bernafaskan Nasionalisme kerakyatan, maka harus menciptakan konstelasi dan konfigurasi politik baru.
“Nah sarananya, ya reshuffle cabinet. Frase yang dipakai para purnawirawan agar mengganti para pejabat publik yang terlibat kejahatan korupsi, lingkup pengertiannya luas. Bukan cuma yang hobi disuap dan terima amplop. Melainkan yang dalam pola pikirnya pejabat publik itu halal halal saja menggadaikan wewenang dan wibawanya ke kalangan korporasi asing maupun konglomerasi lokal,” jelas Hendrajit.
Lanjutnya, maka turunan selanjutnya pun logis. Prabowo didesak untuk tata ulang pengaturan dan pengelolaan tambang. Karena dua sektor strategis yang jadi taruhan bangsa saat ini dua. Pertama, sektor pertanian, yang mana pangan jadi prioritas. Kedua, mineral dan batubara. Apalagi Amerika, Cina dan Uni Eropa memang mengincar hal itu di kawasan Asia Pasifik. Termasuk Indonesia.
Ketika ditanya dua tokoh jendral purnawirawan yakni AM Hendropriyono dan Wiranto.
“Sekarang mari mengulas dua aktor penting yang muncul ke pentas merespons manuver para purnawirawan. Mantan Panglima TNI Wiranto dan mantan Kepala BIN Hendropriyono,” kata Hendrajit.
Hendrajit mengacu pada peristiwa lengsernya Soeharto, Hendropriyono dan Wiranto yang bersikap bersebrangan.
“Ini menarik kalau kemunculannya kali ini kita kaitkan dengan menjelang lengsernya Presiden Suharto. Menjelang Pak Harto lengser 21 Mei 2022, Wiranto dan Hendro praktis berseberangan. Wiranto Panglima TNI bersikap defensif dan melawan arus besar gerakan mendesak Suharto mundur. Adapun Hendropriyono bergabung dalam 14 menteri yang di bawah pimpinan Ginandjar Kartasasmita menandatangani pengunduran diri dari kabinet. Dan bersekutu dengan BJ Habibie sebagai presiden transisi,” urainya.
Belakangan kata Hendrajit, Wiranto dan Hendro memang berbeda skema dalam mengelola Indonesia pasca Suharto. Salah satu indikasi dari pertarungan dua skema ini, Wiranto berhasil melobi Habibie agar dirinya tetap memegang Panglima TNI dan Menhankam. Padahal Ginandjar Kartasasmita sebetulnya sudah mengajukan Hendro sebagai Panglima TNI. Pada tahap ini, Hendro yang berkolaborasi dengan Ginandjar, kalah bermain dengan Wiranto terkait penempatan orang nomor satu TNI pasca Suharto.
“Makanya kemunculan kedua jenderal senior TNI yang cuma beda satu angkatan ini, merupakan sebuah kebetulan yang bermakna,” terang Hendrajit.
“Tapi dalam analisis intelijen, tak ada yang namanya kebetulan. Jangan-jangan, manuver 8 butir tuntutan kepada Prabowo cuma berfungsi sebagai penanda,” tandasnya.
Diakhir paparannya Hendrajit, bahwa waktu subuh telah tiba, maka muazin mulai mengumandangkan adzan, dan Iqamat. Seruan berdiri untuk salat. Iman Salat? Sepertinya Muazin sudah tahu persis siapa orangnya. (Yoss)
