TAK ADA SUARA DI DPR TENTANG YANG RAMAI IJAZAH ITU….?

Diamnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI adalah tanda tanya besar, terhadap isu dugaan ijazah palsu. Jika yang terjadi atas dugaan ijazah palsu Presiden adalah luka besar bagi demokrasi.

Ketika rakyat ramai mempertanyakan kebenaran dokumen pendidikan seorang kepala negara, DPR justru memilih menjadi patung. Bungkam. Diam. Padahal, DPR adalah perpanjangan suara rakyat. Mana suaramu…..Ketika suara rakyat dibungkam, maka institusi yang seharusnya membela justru turut memelihara kebisuan. Ini bukan hanya tentang dokumen akademik. Ini tentang akuntabilitas, transparansi, dan integritas pejabat publik loh….

Apakah DPR tidak merasa perlu bertanya? Tidak merasa perlu menyelidiki? Atau sudah ada sesuatu yang membungkam mereka?

Apakah DPR telah mati kutu? Ataukah justru banyak dari mereka menyimpan aib serupa hehehe —ijazah palsu, gelar instan, atau kepentingan gelap? Rakyat tak lagi naif.

Ketika satu per satu pemimpin negara ketahuan menggunakan gelar tanpa dasar akademik, publik bertanya-tanya: siapa lagi?

DPR yang tidak bergerak, patut dicurigai sedang melindungi dirinya sendiri. Mereka bukan hanya membungkam pertanyaan rakyat, tapi juga mengunci akses pada transparansi.

Apakah diam mereka adalah bentuk ketakutan? Atau bentuk konspirasi?

Banyak dari anggota dewan kini lebih terlihat “bayak” sebagai pemain, bukan negarawan. Bermain aman. Bermain kuasa. Bermain anggaran. Mereka lihai membalikkan logika. Kritik dianggap subversif, pertanyaan dianggap gangguan.

Maka, suara-suara kritis dari masyarakat sipil dituding sebagai ancaman. Padahal, yang sesungguhnya mengancam adalah para pemimpin yang tak bisa dan tak ingin dikritik. Absurd memang.

Mereka yang duduk di kursi empuk parlemen seakan lupa bahwa kekuasaan tanpa kontrol publik adalah resep kehancuran nantinya. Jika memang wakil rakyat hanya ingin empuk terus jadilah paduan suara.

DPR memang bukan pemnyambung lidah rakyat, karena penyambung lidah rakyat adalah Bung Karno, bapak bangsa kita. Apa tak malu…tuh…

DPR tak ubahnya penonton yang menikmati drama kekuasaan, bukan aktor pembela kepentingan rakyat. Memang mereka tak lagi menjadi penyambung lidah rakyat, tapi penyambung narasi kekuasaan hehehe…

Kritik terhadap kenyataan tak pernah benar-benar keluar dari mulut para wakil rakyat. Mereka lebih senang bertepuk tangan saat akan di setujui anggaran saja dan pemerintah bicara suka saja, daripada bertanya:

“Apa buktinya?” DPR hari ini bukan institusi yang sehat. Ia telah berubah menjadi arena aman bagi mereka yang ingin tetap nyaman, bukan benar.

Rakyat dikhianati ketika wakilnya memilih diam. Tapi saat kampanye pasyi alibinya akan bantu rakyat. Ini bukan hanya soal ijazah, tapi soal keberanian bersuara.

Demokrasi tidak mati oleh diktator, tapi oleh wakil-wakil rakyat yang memilih diam, takut, dan kompromi. Kini, rakyat yang harus bersuara. Karena kalau suara rakyat mati, negara ini akan dibungkam oleh elit yang hanya peduli pada kekuasaannya sendiri. Panggil nama mereka. Catat diam mereka. Rakyat berhak tahu siapa yang berani, siapa yang pengecut.

Saya sebagai analis di PKKPI (Pusat Kajian Komunikasi Politik Indonesia) “Ketika rakyat bertanya dan negara bungkam, itu bukan hanya pembusukan demokrasi, tapi juga pembunuhan terhadap komunikasi politik. DPR yang diam adalah simbol krisis representasi. Mereka bukan lagi penyambung lidah rakyat, melainkan pelindung legitimasi kekuasaan lama. Rakyat butuh suara, bukan sandiwara. Bagaimana pandangan mu sosl Ijazah Plasu yang lagi rame kini….?  Saat ini, kekuatan rakyat ada pada kesadaran kolektif bahwa diamnya DPR adalah pengkhianatan. Tabik….