JAKARTASATU.COM– Aktivis Wahab Talaohu menyatakan bahwa Reformasi 1998 sejatinya adalah sebuah revolusi, yang membawa perubahan total dan mendasar bagi Indonesia. Namun, ia menyayangkan kondisi ekonomi Indonesia saat ini yang masih terkesan didikte oleh pihak luar, terutama karena keberadaan Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang disahkan pada era Soeharto.
“Sampai hari ini ekonomi kita didikte karena ada UU Penanaman Modal Asing di era Soeharto yang disahkan,” ujar Wahab, menekankan bahwa meskipun Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam senilai sekitar Rp 22.000 triliun, potensi tersebut belum sepenuhnya mampu mengakselerasi ekonomi nasional.
Angka ini sering kali muncul dalam berbagai diskusi mengenai potensi kekayaan alam Indonesia, meskipun metodologi perhitungannya bisa bervariasi. Sebagai perbandingan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia untuk tahun 2025 diperkirakan sekitar Rp3.300 triliun, yang menunjukkan skala besar potensi sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Wahab Talaohu melihat kondisi ini sebagai tantangan besar bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia meyakini bahwa Prabowo akan mengintegrasikan inti sari kapitalis dan sosialis dalam kebijakan ekonominya, sebuah pendekatan yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan.
“Prabowo yakin negara ini bisa bangkit dari paradoks yang ia tulis,” katanya, merujuk pada pemikiran-pemikiran Prabowo tentang kebangkitan bangsa. Wahab menambahkan bahwa kebocoran ekonomi yang terjadi selama ini disebabkan oleh tata kelola yang salah. Oleh karena itu, ia menyatakan keyakinannya bahwa akan ada perubahan di bawah kepemimpinan Prabowo.
“Maka kita salah jika tidak mendukung Prabowo—karena dia akan mengubah demokrasi ekonomi,” tegas Wahab.
Ia juga menyinggung ide revolusi dalam konteks “danantara,” sebuah konsep yang mencerminkan pemahaman Prabowo dari hasil evaluasi di Tiongkok. Menurut Wahab, Tiongkok sangat menyadari bahwa kekayaan alam suatu negara harus dikuasai oleh negara itu sendiri dan tidak boleh dilepas sepenuhnya ke pasar. Hal ini, menurutnya, akan menjadi dasar bagi keputusan politik terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selama ini dianggap tidak produktif.
Pernyataan Wahab Talaohu ini mengindikasikan harapan besar terhadap pemerintahan Prabowo untuk melakukan perombakan ekonomi yang lebih fundamental, dengan fokus pada kedaulatan atas sumber daya alam dan perbaikan tata kelola untuk mencegah kebocoran. (RIS)
