JAKARTASATU.COM– Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPJS Kesehatan resmi meluncurkan Presidium Kaukus Kesehatan dan menyelenggarakan High Level Meeting Koalisi Bersama (Kobar) Lawan Dengue di Gedung DPR RI, Senin (26/5/2025). Inisiatif ini menandai komitmen lintas fraksi dan komisi dalam mendukung agenda kesehatan nasional, khususnya upaya penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD) yang masih menjadi ancaman serius di Indonesia.
Wakil Menteri Kesehatan, Prof. Dante Saksono Harbuwono, mengingatkan bahwa nyamuk adalah vektor penyakit mematikan yang bertanggung jawab atas jutaan kematian setiap tahunnya. “Bukan hewan buas yang menjadi penyebab kematian terbanyak, melainkan nyamuk,” ungkap Prof. Dante dikutip laman Kemenkes.
Beliau menambahkan, DBD masih menjadi ancaman global dengan lebih dari 3,9 miliar orang berisiko terinfeksi. Indonesia termasuk salah satu negara dengan kasus tertinggi, bersama Brasil, Kolombia, Meksiko, Peru, dan Vietnam. Tahun 2024 menjadi puncak kasus DBD di Indonesia, dengan lebih dari 1.400 kematian.
Pemerintah menargetkan “zero dengue death” pada tahun 2030, yang membutuhkan kolaborasi konkret antar-pemangku kepentingan, organisasi profesi, dan pengambil kebijakan.
Kemenkes mencatat hingga Mei 2025, ada lebih dari 56.000 kasus DBD dan 250 kematian, menunjukkan urgensi penguatan strategi penanggulangan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, seperti program satu rumah satu juru pemantau jentik (jumantik), fogging, inovasi nyamuk Wolbachia, hingga pengembangan vaksin DBD. Namun, semua ini tidak akan berhasil tanpa dukungan lintas sektor, termasuk peran aktif DPR RI dan masyarakat.
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengapresiasi pembentukan Presidium Kaukus Kesehatan sebagai ruang strategis lintas komisi dan fraksi untuk menjembatani kepentingan publik dalam membangun sistem kesehatan nasional. Ia menegaskan, DPR RI melalui Komisi IX akan terus mengadvokasi isu-isu kesehatan secara lintas fraksi dan mendukung kebijakan Kemenkes, terutama dalam penguatan layanan primer dan deteksi dini penyakit menular.
Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menambahkan bahwa DBD bukanlah isu baru, namun menjadi persoalan berulang dengan tren peningkatan setiap tahunnya. Ia menegaskan bahwa DPR RI siap menjadi penghubung antara aspirasi rakyat dan pengambilan kebijakan di sektor kesehatan.
“Politik kesehatan diperlukan untuk mendorong pendanaan, edukasi, serta penguatan upaya vaksinasi dan sistem data yang terintegrasi,” ucap Edy. Ia juga berharap isu DBD mendapat prioritas dalam perencanaan program dan penganggaran yang lebih konkret.
Menurut Edy, strategi nasional pengendalian DBD harus diwujudkan dalam aksi nyata, mulai dari pengendalian vektor, deteksi dini, pengobatan, hingga pemanfaatan inovasi teknologi. Gerakan 3M Plus (menguras, menutup, mendaur ulang, dan upaya tambahan lainnya) harus menjadi kebijakan kolektif yang digalakkan secara masif oleh semua pihak, termasuk DPR.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta kolaborasi masyarakat sipil, pembentukan Presidium Kaukus Kesehatan dan Kobar Lawan Dengue diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya eliminasi DBD dan transformasi sistem kesehatan nasional menuju arah yang lebih responsif dan preventif. (RIS)
