Temuan Survei Telepon Nasional Indikator “Tingkat Kepercayaan Publik Atas Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pemberantasan Korupsi” tanggal 17-20 Mei 2025
JAKARTASATU.COM – Di sebuah warung kopi di ujung gang Jakarta Timur, Pak Harno mengaduk teh manisnya sambil menatap layar televisi yang menyiarkan berita penangkapan pejabat tinggi. “Tiap bulan ada aja yang ketangkep. Tapi entah kenapa, saya belum yakin mereka semua bakal benar-benar dihukum,” gumamnya lirih.
Kalimat sederhana dari seorang warga seperti Pak Harno barangkali merangkum denyut nadi Indonesia hari ini—negara yang tak henti membongkar kasus korupsi, namun terus dibayang-bayangi skeptisisme tentang keadilan yang sungguh ditegakkan.
Survei nasional terbaru yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 17–20 Mei 2025 memberi gambaran yang jernih, sekaligus mengejutkan. Sebanyak 37,4% warga menilai kondisi pemberantasan korupsi saat ini baik atau sangat baik, namun 35,4% lainnya menilainya buruk atau sangat buruk. Artinya, bangsa ini masih terbelah: antara optimisme bahwa keadilan bisa menang, dan pesimisme bahwa sistem terlalu keropos untuk diselamatkan.
Triliunan Rupiah Menguap
Tahun 2025 menjadi saksi terbukanya sejumlah kasus korupsi besar. Dari penemuan emas seberat 51 kg dan uang hampir Rp1 triliun di rumah mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar, hingga dugaan korupsi di Pertamina yang menyeret potensi kerugian negara lebih dari Rp193 triliun—angka yang hampir menyamai setengah APBN untuk sektor pendidikan.
Tak berhenti di situ, publik juga dikejutkan oleh korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan potensi kerugian Rp890 miliar, serta penangkapan Kepala PN Jakarta Selatan karena diduga menerima suap Rp60 miliar.
Meski demikian, publik tak sepenuhnya pesimistis. Sebanyak 52,8% responden percaya Kejaksaan Agung mampu menuntaskan kasus Pertamina, dan 54,3% percaya KPK bisa mengungkap kasus LPEI hingga tuntas. Angka-angka ini menunjukkan bahwa harapan masih menyala di tengah kegelapan.
Lembaga Penegak Hukum: Siapa yang Masih Dipercaya?
Kepercayaan publik adalah fondasi utama demokrasi. Dari hasil survei, TNI masih memegang posisi tertinggi dalam tingkat kepercayaan publik (89,3% percaya), disusul Presiden (82,7%) dan Kejaksaan Agung (79,8%). KPK, yang sempat menjadi ikon reformasi, kini hanya dipercaya oleh 71,5% responden—penurunan yang mencerminkan dampak dari revisi UU KPK pada 2019 lalu.
Yang menarik, Partai Politik dan DPR menempati posisi terbawah: hanya sekitar 41,7% warga yang masih percaya pada DPR, dan lebih rendah lagi pada parpol. Publik jelas masih mencurigai aktor-aktor politik sebagai bagian dari masalah, bukan solusi.
Gen Z: Antara Percaya dan Masa Bodoh?
Di tengah hiruk-pikuk korupsi dan penegakan hukum, Generasi Z justru menunjukkan tingkat ketertarikan yang bervariasi. Mereka adalah generasi digital yang tumbuh dengan informasi tanpa batas, namun juga penuh disrupsi.
Meski sekitar 70,3% Gen Z tahu kasus korupsi Pertamina, hanya 24,8% dari total responden yang merupakan Gen Z. Generasi ini menjadi kunci masa depan pemberantasan korupsi—namun jika tidak diajak terlibat, suara mereka bisa menghilang dalam gema apatisme.
Menanti Titik Balik
Survei ini bukan sekadar deretan angka. Ia adalah cermin tentang ke mana bangsa ini hendak melangkah. Ketika lebih dari sepertiga warga menilai pemberantasan korupsi masih buruk, dan kepercayaan pada parlemen terus merosot, kita harus bertanya: apakah demokrasi kita sedang kelelahan?
Namun, selama masih ada warga yang percaya Kejaksaan bisa menuntaskan kasus senilai ratusan triliun, selama mahasiswa masih bertanya tentang ke mana uang rakyat mengalir, selama jurnalis masih menulis dengan nurani, dan masyarakat sipil terus bersuara—Indonesia belum menyerah.
Mungkin benar kata Pak Harno: “Yang penting, kita tetap jaga akal sehat dan jangan berhenti berharap.” Karena di republik ini, harapan adalah satu-satunya yang tak bisa dicuri. |WAW-JAKSAT
————————————–
