Penjagaan TNI di Kejaksaan Agung, Hendrajit Ungkap Ada Benturan Kepentingan Elite
JAKARTASATU.COM– Di tengah sorotan publik terkait penjagaan personel TNI di lingkungan Kejaksaan Agung, pengkaji geopolitik sekaligus wartawan senior Hendrajit mengungkap analisis tajam. Menurutnya, pelibatan TNI ini bukan sekadar pengamanan objek vital negara, tetapi mencerminkan benturan kepentingan di tubuh elite kekuasaan.
“Banyak orang hanya melihat permukaan: soal keamanan, pencegahan serangan dari luar, atau pengamanan institusi. Tapi kalau kita bedah lebih dalam, ada alur pikir geopolitik di situ. Kejaksaan saat ini sedang menangani kasus-kasus besar yang melibatkan jaringan bisnis, termasuk yang beririsan dengan militer dan jenderal-jenderal purnawirawan,” ujar Hendrajit kepada wartawan, Selasa (27/5/).
Hendrajit menyoroti sejumlah kasus penting yang kini ditangani Kejaksaan, mulai dari skandal tambang, minyak, hingga kasus Asabri. Menurutnya, semua perkara itu tidak lepas dari simpul-simpul jaringan yang melibatkan aktor-aktor berlatar belakang militer.
“Kalau salah satu ‘bintang’ jatuh, itu akan berdampak ke forum purnawirawan. Jangan lupa, mereka punya pengaruh besar. Jadi, pengamanan Kejaksaan ini bukan hanya soal fisik. Ini soal melindungi narasi, melindungi skema kekuasaan yang sedang bertabrakan,” jelas Hendrajit.
Dalam konteks politik nasional, Hendrajit melihat Prabowo Subianto sebagai figur yang sulit ditebak.
“Prabowo itu anomali. Dia punya latar Jawa Banyumasan yang keras, anti-keraton, dan sisi Manado yang penuh strategi. Hanya sosok seperti dia yang bisa melawan gengster kekuasaan dengan cara gengser kekuasaan itu sendiri,” tegas Hendrajit.
Menurutnya, Prabowo memiliki posisi unik untuk membongkar simpul-simpul bisnis di tubuh militer. Namun, hal itu bukan tanpa risiko, mengingat ada jaringan yang sudah lama bercokol.
Hendrajit juga menyinggung soal KPK, yang menurutnya sudah kehilangan taring.
“Setelah era Abraham Samad, KPK makin melemah. Sekarang malah lebih sering jadi alat tekan politik. KPK tidak menyentuh skematik besar, apalagi kalau sudah menyangkut sektor strategis seperti tambang, minyak yang mempunyai jaringan TNI dan purnawirawan, satelit yang terhubung langsung ke Kementerian Pertahanan,” ujarnya.
Sebagai pejabat setingkat kabinet, Jaksa Agung langsung berada di bawah presiden. Menurut Hendrajit, pengamanan ekstra yang melibatkan TNI adalah sinyal bahwa situasi saat ini bukan kondisi biasa.
“Ini bukan hanya soal gangguan eksternal. Ada tarikan, benturan, dan ancaman dari dalam. Publik butuh penjelasan soal ini. Sayangnya, di era digital sekarang, kita kebanjiran informasi tapi kekurangan jurnalisme penjelasan,” tandasnya.
Hendrajit menekankan, dinamika yang terjadi antara Kejaksaan, TNI, KPK, dan Kemhan saat ini harus dilihat sebagai satu rangkaian yang saling terkait.
“Sebagai pengkaji geopolitik, saya selalu bilang: di balik setiap berita besar, selalu ada pola. Kita perlu keberanian jurnalisme penjelasan berita. Yang tidak cuma mengurai mengapa peristiwa terjadi, tapi juga untuk apa peristiwa itu mesti terjadi.
Bukan hanya melaporkan permukaan,” pungkasnya. (Yoss)
