JAKARTASATU.COM– Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa pihaknya akan merekomendasikan penolakan terhadap perusahaan-perusahaan penyedia layanan haji yang tidak menunjukkan komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini menyusul adanya keluhan terkait pelayanan beberapa perusahaan yang dinilai kurang optimal selama musim haji.
Cucun menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut seharusnya memenuhi standar yang telah mereka tawarkan dalam proposal kepada penyelenggara haji. “Jangan dipakai lagi perusahaan-perusahaan yang tidak komit, yang tidak konsisten akan apa yang mereka tawarkan,” tegas Cucun di akun YouTube DPR, baru-baru ini.
Ia menambahkan, jika perusahaan dengan rekam jejak buruk masih diajukan dalam proses lelang di kemudian hari, DPR akan menolaknya.
Salah satu permasalahan yang disorot adalah keberadaan subkontraktor dari beberapa perusahaan penyedia layanan haji, terutama terkait penyediaan bus. “Beberapa syarikah (perusahaan) berbeda, mereka punya subkontraktor untuk busnya. Ini kita juga enggak bisa masuk di sana karena mereka memegang bis apa, bis apa untuk pemberangkatan ini,” ungkapnya.
Meskipun demikian, Cucun mengakui bahwa mayoritas perusahaan tidak mengalami masalah. “Perusahaan lain tidak ada masalah, jam 00.00 sudah ada, jam 08.00 sudah ada. Hanya satu dua syarikah saja ini yang bermasalah dan terkotasi,” katanya.
DPR mengimbau kepada pihak yang mengalami kesulitan atau menemukan perusahaan yang tidak komit untuk segera melaporkannya. “Kalau misalkan mereka susah-susah, laporkan saja ya,” ujar Cucun.
Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perusahaan-perusahaan penyedia layanan haji akan dilakukan setelah musim haji tahun ini berakhir. “Kita juga nanti akan evaluasi setelah haji ini bagaimana perusahaan-perusahaan yang tidak komit,” pungkas Cucun.
Viral di media sosial para jemaah Haji Indonesia berjalan kaki menuju Madinah lantaran bis jemputan datang terlambat. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal pun geram dengan para syarikah yang bertanggung jawab menyediakan akomodasi jemaah tersebut.
Kejadian ini lanjut Cucun akan menjadi catatan evaluasi dari Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI. DPR akan meminta Kementerian Agama tidak lagi memakai perusahaan yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan ke jemaah. (RIS)
