JAKARTASATU.COM– Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Komando Daerah Pertahanan (Kodap) Sinak mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh warga non-Papua, yang mereka sebut sebagai “imigran Indonesia,” untuk segera meninggalkan wilayah konflik bersenjata di Papua. TPNPB mengancam akan menembak mati mereka yang tidak mengindahkan peringatan ini, menuduh mereka sebagai intelijen militer pemerintah Indonesia yang menyusup ke wilayah perang.
Pernyataan ini disampaikan melalui siaran pers resmi dari Manajemen Markas Pusat Komando Nasional TPNPB pada Senin, 9 Juni 2025 yang dikutip dari akun X @Heraloebss, Senin (9/6/2025).
Juru Bicara TPNPB OPM, Sebby Sambom, menyebutkan bahwa laporan resmi ini diterima dari Wakil Panglima TPNPB Kodap Sinak, Jenderal Deni Kulua, dan Komandan Operasi TPNPB Kodap Sinak, Kelenak Murib.
Dalam siaran pers tersebut, TPNPB Kodap Sinak secara spesifik menargetkan mereka yang berprofesi sebagai tukang ojek, pedagang kios, tukang bangunan, dan profesi lain yang berasal dari luar Papua. “Jika tidak mendengarkan peringatan ini maka kami siap tembak mati. Karena itu bagian dari intelijen militer pemerintah Indonesia yang menyusup di wilayah perang,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Selain itu, TPNPB Kodap Sinak juga menyatakan kesiapan untuk menembak mati Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, anggota DPR, dan semua pejabat pemerintah Indonesia di tanah Papua. Mereka menuduh para pejabat ini telah bekerja sama dengan Presiden Prabowo Subianto. Peringatan keras juga ditujukan kepada warga Papua yang bekerja sama dengan militer Indonesia untuk mencari tahu keberadaan pasukan TPNPB; mereka akan dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan siap ditembak mati.
Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB menegaskan bahwa imbauan ini adalah peringatan keras demi keamanan warga sipil dan untuk menjamin hukum humaniter di wilayah konflik bersenjata di seluruh tanah Papua. TPNPB Kodap Sinak menyatakan akan melanjutkan operasi dan pertempuran melawan militer pemerintah Indonesia untuk merebut kembali kemerdekaan bangsa Papua dari apa yang mereka sebut sebagai “penindasan pemerintah kolonial Indonesia.”
Siaran pers ini ditandatangani oleh pimpinan tinggi TPNPB-OPM, termasuk Jenderal Goliath Tabuni (Panglima Tinggi), Letnan Jenderal Melkisedek Awom (Wakil Panglima), Mayor Jenderal Terianus Satto (Kepala Staf Umum), dan Mayor Jenderal Lekagak Telenggen (Komandan Operasi Umum TPNPB-OPM).
(RIS)
