EDITORIAL JAKARTASATU: Apa yang terjadi di Raja Ampat ? Bukannya Ini Kawasan UNESCO Global Geopark?
DORONGAN kepada Pemerintah menghentikan sementara aktivitas penambangan nikel di sejumlah pulau kecil di Raja Ampat — seperti Gag, Kawe, Manuran, Batang Pele, dan Manyaifun terus berdatangan. Kali ini dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) melancarkan kritik tajam terhadap praktik penambangan nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, dan 34 pulau kecil lainnya di Indonesia.
JATAM menuding negara telah merestui “penjarahan” pulau-pulau kecil atas nama pembangunan, padahal aktivitas ini merusak lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat lokal. JATAM mengungkapkan bahwa PT Gag Nikel telah mengantongi izin menambang nikel seluas 13.136 hektare hingga tahun 2047 dengan status Kontrak Karya sejak 2017.
Angka ini dua kali lipat lebih luas dari total luas daratan Pulau Gag yang hanya 6.500 hektare, di mana 6.034,42 hektare di antaranya berstatus hutan lindung. Hal ini berarti PT Gag Nikel “mencaplok” seluruh daratan dan perairan Pulau Gag hal ini dikutip laman JATAM, Ahad (8/6/2025).
Apa yang terjadi sebenarnya? Mengapa ini kontroversial? Mungkin ini langkah ini diambil setelah ditemukannya pelanggaran lingkungan dan perizinan di lokasi‑lokasi tersebut. Kita tahu Raja Ampat adalah kawasan UNESCO global geopark, dikenal karena keanekaragaman hayati laut dan hutan yang luar biasa.
Laporan Greenpeace Indonesia melaporkan bahwa lebih dari 500 ha hutan alami telah dibuka untuk tambang, menyebabkan sedimentasi — yang mengancam terumbu karang dan ekosistem perairan. Ada putusan hukum dan dasar izin bahwa UU No. 1/2014 melarang penambangan di pulau kecil, dan MK putusan No. 35/PUU‑XXI/2023 menegaskan pelarangan di area rawan ekologis dan budaya.
Namun anehnya hmmm izin tetap dikeluarkan berdasarkan UU No. 19/2004, yang memberi pengecualian untuk perusahaan bersertifikat sejak 2006–2007, Ada nama PT Gag Nikel? dan ada 4 perusahaan tambang nikel lagi di Raja Ampat, tapi hanya PT Gag Nikel yang sudah beroperasi di Pulau Gag (luas izin sekitar 13.136 ha, area yang sudah digarap sekitar 263 ha).
Kementerian ESDM dan KLH menemukan berbagai pelanggaran — izin lingkungan tidak lengkap, pembukaan lahan ilegal, pencemaran air, manajemen lingkungan yang lemah — sehingga akhirnya mereka mengeluarkan penghentian sementara dan segel administratif. Hebat ya yang mendapat izin dan sejauh apa kegiatan berjalan dan gimana warga disana?
Respons lokal dan ekonomi masyarakat: Warga Pulau Gag sebagian mendukung karena merasa mendapat manfaat ekonomi: lapangan kerja, bantuan benih dan pupuk, pembelian hasil panen oleh perusahaan. Tapi aktivis lokal yang tergabung dalam Greenpeace menganggap ini merupakan ancaman bagi ekosistem dan keberlanjutan jangka panjang masyarakat sekitar.
Apa langkah selanjutnya pemerintah? Lewat Pemerintah melalui ESDM dan KLH akan melakukan verifikasi lapangan dengan tim inspeksi teknis, kemudian mengambil keputusan apakah akan mencabut izin atau memperbaiki PT‑PT tersebut . Ini penting?
Saat ini Nikel menjadi komoditas strategis karena digunakan untuk baterai kendaraan listrik — permintaan global tinggi, dan Indonesia salah satu produsen terbesar dunia.
Namun, bila tidak diimbangi pengelolaan yang baik, ekstraksi nikel dapat merusak terumbu karang, hutan, dan mata pencaharian masyarakat di kawasan super-eksotis seperti Raja Ampat. Secara aspek penjelasan masalah utama ada penambangan ilegal di pulau kecil, izin abu‑abu, rusaknya hutan dan laut. Nah Tindakan pemerintah Penghentian sementara kegiatan, segel izin, inspeksi lapangan Kepentingan ekonomi vs ekologi Pekerjaan vs kerusakan ekosistem unik Ke depan Evaluasi dan kemungkinan pencabutan izin atau perbaikan lingkungan
Nah saat ini apakah penambangan akan dilanjutkan? Masih belum jelas. Pemerintah harusnya cepat buat inspeksi di lapangan sebelum memutuskan apakah aktivitas tambang bisa dilanjutkan dengan syarat perbaikan, atau dihapuskan izin kalau terbukti merugikan lingkungan.
Pemerhati Politik dan Kebangsaan M Rizal Fadillah pada 10 Juni 2025 merespon bahwa: Mengerikan berita Raja Ampat yang dirusak dan dirampok oleh gerombolan rakus Jakarta termasuk Jokowi dan keluarga. Destinasi wisata yang indah diobrak-abrik demi uang pengusaha tambang penjerat leher rakyat setempat. “Hilirisasi jualan nikel ke Cina menggelembungkan pundi L&J Luhut Jokowi. Penjahat berdasi itu mengeluarkan perizinan sejak 2017. Secara keseluruhan 75 persen industri nikel kita dikuasai Cina,”tulisnya.
Memang ada 4 perusahaan pengelola tambang nikel yang kini disorot publik. Keempatnya adalah PT Gag Nikel, PT Anugerah Surya Pratama, PT Mulya Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining. Konflik terjadi di lingkungan sekitar dengan perusahaan. Menteri ESDM yang juga Ketum Golkar menyatakan tidak ada konflik dan aman saja. “Kebohongan itu menyebabkan Bahlil Lahadalia dimaki dan dikejar-kejar masyarakat,” tulisanya lagi.
Keprihatinan bangsa bahkan dunia atas perusakan lingkungan oleh perusahaan tambang nikel di Raja Ampat Papua Barat Daya telah memunculkan tagar “Save Raja Ampat”. Menteri lingkungan Hidup mulai mengambil langkah. Pengerukan kekayaan alam demi keuntungan asing dan kapitalis benar-benar keterlaluan dan sangat merugikan.
Di samping muncul kebijakan dan gerakan “Selamatkan Raja Ampat” yang juga penting untuk dipertimbangkan bersama adalah upaya intensif “Hancurkan Raja Empat”. Hal ini mengingat bukan saja terjadi perusakan di Raja Ampat tetapi di hampir seluruh daerah Indonesia oleh peran Raja Empat yang sangat menonjol dan dominan.
Dan Rizal mengutip Nelson Mandela bahwa “Penjahat itu tidak pernah membangun negara, mereka hanya memperkaya diri sambil merusak negara”. Semoga diselamatkan. Tabik.!
(ed-ata)
