JAKARTASATU.COM– Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Eddy Wuryanto, mengungkapkan berbagai kendala yang dihadapi tenaga kesehatan (Nakes) Indonesia dalam memberikan layanan kepada jamaah haji di Mekkah, Arab Saudi, terutama saat pelaksanaan puncak haji tahun 2025.
Eddy menyampaikan bahwa pemerintah Arab Saudi memberlakukan pengetatan layanan kesehatan di hotel-hotel tempat jamaah menginap, sehingga tenaga kesehatan Indonesia yang sudah memiliki lisensi dan izin resmi harus melayani secara sembunyi-sembunyi dengan cara masuk ke kamar-kamar secara diam-diam. “Ini tentu tidak baik bagi tenaga kesehatan kita dan juga kurang efisien,” ujarnya di akun YouTube DPR, Selasa.
Selain itu, Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) yang selama ini berperan penting dalam merawat jamaah haji juga tidak diperbolehkan beroperasi secara optimal karena bangunan yang digunakan berupa hotel sewaan yang tidak memenuhi standar fasilitas kesehatan menurut regulasi Arab Saudi.
Hal itu menyebabkan jamaah yang masih membutuhkan pemantauan lanjutan harus langsung kembali ke hotel tanpa perawatan yang memadai.
Eddy menegaskan pentingnya kerja sama operasional antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi untuk mendirikan fasilitas kesehatan permanen, seperti rumah sakit haji Indonesia di Mekkah. “Kita butuh rumah sakit yang dikelola oleh Indonesia sendiri dengan tenaga kesehatan yang memahami kultur dan bahasa jamaah, demi keselamatan warga negara kita di Tanah Suci,” katanya.
Menurut Eddy, pendirian rumah sakit haji Indonesia memerlukan diplomasi intensif dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi dan menjadi langkah strategis jangka panjang agar pelayanan kesehatan bagi jamaah haji dan umrah dapat lebih baik dan terjamin.
Ia berharap pemerintah dapat segera menindaklanjuti hal ini untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan menjamin keselamatan jamaah Indonesia selama menunaikan ibadah haji. (RIS)
