Bang Azran: Semua Pihak Harus Fair, Jangan Dompleng Isu Mangrove Pulau Pari

JAKARTASATU.COM Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dapil Jakarta, Achmad Azran, meminta pihak-pihak terkait terbuka untuk klarifikasi menyusul semakin parahnya abrasi di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta. Ia pun berharap masalah ini tidak didompleng untuk pencitraan.

Bang Azran menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi pernyataan Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Pulau Pari, Asmania, yang disampaikan dalam sebuah video yang beredar 19 Juni 2025.

Menurutnya dalam kondisi sekarang, yang harus dilakukan adalah berpikir jernih dan memberi ruang klarifikasi kepada pihak-pihak yang disebut dalam tudingan tersebut, termasuk Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

“Saya imbau semua pihak tetap berprasangka baik. Bila memang ada tindakan yang dianggap keliru, mari kita beri ruang klarifikasi kepada pihak terkait. Jangan buru-buru menghakimi tanpa bukti yang jelas,” ujarnya.

Ia juga menegaskan agar tidak ada pihak manapun yang mencoba “mendompleng isu” lingkungan semata-mata untuk keuntungan pribadi atau pencitraan.

“Kita semua prihatin terhadap abrasi dan kehilangan daratan di Pulau Pari. Tapi jangan jadikan isu ini alat untuk mendompleng popularitas. Mari kita jaga integritas perjuangan lingkungan dengan semangat yang bersih,” tegasnya.

Puta asli Betawi itu juga memberikan apresiasi kepada kelompok masyarakat Pulau Pari, khususnya ibu-ibu yang selama ini aktif melakukan penanaman mangrove dan menjaga kawasan pesisir.

“Apa yang dilakukan warga Pulau Pari, terutama ibu-ibu, patut kita dukung dan contoh. Ini adalah bentuk partisipasi nyata warga menjaga lingkungan,” katanya.

Wakil DPD RI dari Jakarta, ini dengan tegas menyatakan akan terus mengawal persoalan lingkungan di Kepulauan Seribu, termasuk mendorong kebijakan dan dukungan pemerintah pusat terhadap program pelestarian alam oleh masyarakat.

“Saya akan perjuangkan agar program seperti ini masuk dalam prioritas pemerintah. Pulau Pari harus dijaga, bukan hanya oleh warganya tapi oleh kita semua yang peduli pada masa depan Jakarta,” tutupnya.

Dalam video yang beredar,  Asmania menyorot pemasangan papan nama yang diklaim milik Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta di kawasan Pantai Rengge, Pulau Pari.

Padahal, menurutnya, kawasan tersebut telah lama dikelola secara swadaya oleh warga, khususnya kelompok ibu-ibu, sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan dan penanaman mangrove untuk mencegah abrasi.

“Ini emang nggak pernah ada nama Dishub di sini, kok mereka masang-masang plangnya? Ini tanaman kita, ini aksi sosial kita, bukan mereka. Kami kelola ini dengan susah payah, tiap Jumat atau Sabtu kami bersih-bersih pantai, swadaya, tanpa bantuan dari siapapun,” ungkap Asmania dalam video yang direkam di Pantai Rengge.

Menyebut Asmania sejak dulu warga—khususnya ibu-ibu—menghadapi intimidasi ketika melakukan kegiatan lingkungan. Namun dengan semangat kebersamaan, mereka tetap mampu menjaga pantai dan kebun mangrove agar tetap lestari.

“Kami waktu bikin jalan aja bentrok sama sekuriti perusahaan. Mereka suka datang intimidasi, apalagi kalau ibu-ibu lagi bersih-bersih pantai. Tapi alhamdulillah, berkat kegigihan ibu-ibu, pantai ini masih bisa kita jaga,” tambahnya.

Ia menyebut abrasi di Pulau Pari sudah sangat parah, bahkan sekitar dua hektar daratan telah hilang. Upaya penanaman mangrove dilakukan sejak lima hingga enam tahun terakhir, sebagian dengan bantuan donasi dari wisatawan.(Yoss)