Foto: gedung KPK, dok. istimewa

OTT Suap Di Sumut, Ketum APIB Erick Sitompul : KPK Agar Ungkap Semua Dan Periksa Bobby Juga Secara Transparan.

JAKARTASATU.COM — KPK OTT suap terhadap jajaran pejabat PUPR Sumut terkait proyek Pembangunan beberapa ruas jalan bernilai 238 milyar. Ada 7 Orang termasuk Topan Opaja Ginting Kadis PUPR Sumut dan 2 Petinggi Kontraktor pemenang tender menjadi tersangka.

Ketua Umum DPP ( Aliansi Profesional Indonesia Bangkit ) Erick Sitompul meminta agar KPK mengusut tuntas semua yang terlibat dalam kasus suap itu.

Banyak suara negatip masyarakat Sumut termasuk di Jakarta beberapa hari ini di TV dan medsos mencurigai juga dugaan keterlibatan Muhammad Bobby Afif Nasution, Gubernur Sumut dalam kasus suap itu.

Berbagai media di Sumut melihat banyak kejanggalan atas pelaksanaan proses tender dan kunjungan Bobby ke lapangan bersama beberapa tersangka.

Erick mendesak KPK bergerak cepat, ungkap tuntas dan segera memeriksa juga Bobby dengan transparan supaya duduk perkara menjadi terang benderang. Agar warga sumut tidak ber spekulasi secara liar terus.

Erick berharap KPK dapat tunjukkan integritas nya agar kembali di percaya rakyat, tidak tebang pilih. Mau keluarga siapa apabila terbukti terlibat harus di ungkap dan di proses hukum semua.

Amatan rakyat, kinerja KPK jauh menurun 5 tahun terakhir ni. Pemberantasan korupsi tidak lagi efektif dan agresif dan banyak juga masalah internal di KPK.

Saat nya KPK buktikan dirinya sebagai lembaga negara pemberantasan korupsi penjaga uang negara dan perlu bukti nyata KPK itu memang dibutuhkan rakyat dan negara, kata Erick .

Sebagai warga asal Sumut yang sudah puluhan tahun bermukim di Jakarta, kita merasa sudah muak dan geram atas ulah suap para pejabat Pemda Sumut dan kalangan swasta yang tidak ada kapok nya.

Erick Sitompul, Ketua Umum DPP ( Aliansi Profesional Indonesia Bangkit )

“Sumut itu Gubernur dan Walikota nya masing masing sudah 2 kali terkena skandal korupsi di ungkap KPK dan sangat merusak nama Sumut. Ini jangan sempat Hattrick ke 3 kali terjadi pada Gubernur Sumut. Apabila terjadi sekali lagi betul betul sangat keterlaluan banget,” tegas Erick kepada Redaksi Jakartsatu.com.

Harusnya disaat Presiden Prabowo dan Kejaksaan Agung sedang gencarnya memberantas korupsi uang rakyat, para pejabat penting di pusat dan daerah juga bisa taat hukum, rubah prilaku buruk agar bekerja jujur serta tunjukkan akhlak menjadi teladan rakyat. “Prabowo sudah ingatkan mau keluarga siapa, parpol apa akan dilibas semua. Mestinya para pejabat dan kalangan pengusaha paham kode keras ini. Jangan merasa kebal hukum karena di lingkaran elit kekuasaan,”beber Erick

Erick juga menghimbau, kalau mau kaya raya posisi pejabat pemerintah bukan tempatnya. Tetapi jadi pengusaha saja. Kalau serius, ulet ikut aturan, pasti akan sukses dan kaya raya. Peluang untuk kaya sangat besar. Investor asing saja berlomba ke Indonesia karena potensi bisnis negara kita sangat kaya.

“Jangan pada berebut posisi politik terus, mengejar kursi pejabat hanya untuk melampiaskan napsu rendahan sebagai koruptor. Pejabat, kalangan ASN, legislatif, yudikatif semua mesti berbuat yang banggakan rakyat sebagai abdi negara yang jujur dan amanah,” pungkas Erick.(red/ata)