Jakartasatu.com – Kementerian Koperasi dan UKM berharap program pengembangan pembiayaan untuk skala usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat menjadi solusi untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing UMKM tanah air.
“Diharapkan menjadi solusi karena UMKM sendiri jumlahnya mendominasi struktur pelaku usaha nasional,” kata Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop dan UKM Yuana Sutyowati dalam acara 1st Indonesia International Microfinance Forum 2017 (1st IIMF 2017) di Magelang, Jawa Tengah.
1st IIMF 2017 merupakan forum berskala internasional yang mempertemukan lintas stakeholder dengan tujuan memformulasikan skema microfinance yang sesuai dengan kondisi usaha mikro kecil saat ini khususnya di era globalisasi dan digitalisasi pasar.
Disamping itu, kegiatan ini juga sebagai sarana yang efektif untuk menggali informasi, ide atau gagasan, knowledge sharing, diseminasi hasil-hasil penelitian tentang microfinance di level regional, nasional, maupun internasional.
1st IIMF 2017 diselenggarakan pada 18-19 November 2017 di Gedung Akmil Magelang, dengan dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Peserta berasal dari para bupati/walikota se-Provinsi Jateng, direksi Bank Pembangunan Daerah (BPD) dari 34 Provinsi, serta pejabat pemprov Jateng.
Yuana mengungkapkan bahwa Kemenkop dan UKM berkomitmen untuk mendukung pengembangn pembiayaan skala mikro, sebagaimana yang telah dilaksanakan melalui berbagai program strategis.
Program strategis dimaksud antara lain, perumusan kebijakan yang mendukung tumbuh dan berkembangnya sistem pembiayaan bagi usaha mikro. Koordinasi dan sinergi dengan K/L dan stakeholder terkait khususnya lembaga perbankan sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengembangan pembiayaan usaha skala mikro.
Memantapkan kelembagaan KSP/USP sehingga dapat berperan untuk melayani anggotanya (akses finansial). KSP/USP sebagai lembaga keuangan alternatif untuk meningkatkan permodalan bagi UMKM yang menjadi anggotanya.
Meningkatkan kapasitas pengelola KSP/USP melalui pendidikan, pelatihan financial technology dan penerapan sertifikasi sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) bagi pengelola KSP/USP.
Selain itu, ada skema pembiayaan untuk usaha mikro antara lain, bantuan modal awal/start up capital bagi wirausaha pemula (WP) berubah hibah, kredit dana bergulir dari LPDB-KUMKM, serta kredit usaha rakyat (KUR) dengan subsidi bunga menjadi 9 persen.
“Kami juga melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap UMKM dan koperasi,” tandas Yuana.
Menurut Yuana, program strategis tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program pemberdayaan KUMKM sebagaimana yang diamanahkan dalam Nawa Cita dan RPJMN tahun 2014-2019 dari kabinet kerja. |Edy
