JAKARTASATU.COM – Sikap Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang sewenang-wenang dengan membuat kilang pengeboran minyak di kawasan Laut China Selatan yang merupakan kawasan sengketa antara RRT dengan Vietnam menuai protes dari rakyat Vietnam.
Untuk melawan aksi sepihak yang dilakukan RRT sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) Vietnam melakukan unjuk rasa besar-besaran menyerukan anti China. Dan buntut dari aksi unjuk rasa yang disertai dengan aksi kekerasan adalah pengusiran 3.000 warga RRT dari Vietnam.
Terkait dengan aksi pembangunan dilahan sengketa, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung mengaku bakal menempuh sejumlah langkah untuk menjaga integritas dan kedaulatan negaranya.Salah satu langkah yang bakal ia tempuh adalah dengan mengajukan tuntutan hukum terkait pembangunan kilang minyak tersebut.
“Vietnam sedang mempertimbangkan ‘sejumlah pilihan pertahanan’, termasuk di antaranya jalur legal yang sesuai dengan hukum internasional,” kata Dung dalam surat elektronik pada Rabu malam (21/5)seperti dikutip dari Reuters.
Dung tidak menjelaskan lebih lanjut pilihan-pilihan lain yang sedang dia pertimbangkan.
“Saya ingin menekankan bahwa Vietnam akan mempertahankan kedaulatan dan kepentingan nasionalnya karena kedaulatan teritorial, termasuk di antaranya kedaulatan atas zona perairan dan kepulauan, adalah hal yang sakral,” tutupnya. (ANT/JKS).
