JAKARTASATU– Saya betul-betul heran dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK RI yang mencatumkan bahwa Setnov pernah meminta bantuan dari Partai Demokrat dan menyiapkan 20 M. Ini aneh, kenapa JPU tidak menyebut nama orang Demokrat-nya? Kenapa disebut Partai Demokrat? Di satu sisi, nama Puan dan Pramono yang disebut Setnov tidak dicantumkan.
Partai Demokrat itu lembaga, bukan benda hidup. Jadi aneh jika JPU KPK RI menyertakan Partai tanpa menyebut nama orangnya siapa. Memangnya partai bisa bantu Setnov? Tidak bisa karena partai lembaga, jika benda maka benda mati. Yang bisa menolong itu orang, bukan lembaga.
Setnov menyebut pernah mencoba minta tolong ke Partai Demokrat dan menyiapkan 20 M. Ini tidak lucu, tidak mungkin Partai Demokrat bisa bantu Setnov lolos dari jerat hukum karena yang berkuasa sekarang bukan Demokrat tapi PDIP. Kasus ini bergulir di era kekuasaan PDIP bukan Demokrat.
Jika Setnov merasa Partai Demokrat bisa bantu dia lolos dr herat hukum, maka Setnov sedang bermimpi di siang bolong. Kenapa demikian? Karena kadernya sendiri yang terlibat korupsi tidak pernah dibela SBY, tidak diintervensi.
Jadi Setnov sedang mimpi di siang terik matahari.
Bicara kualitas keterangan fakta persidangan, maka keterangan Setnov tentang Puan dan Pramono jauh lebih berkualitas dibandingkan keterangan Setnov yang menyatakan PERNAH MENCOBA minta tolong Partai Demokrat.
Puan dan Pramono disebut namanya, jelas. Tapi kenapa tidak dicantumkan KPK RI?
JPU KPK RI tentu bukan orang awam atau amatiran dalam hukum. Tapi mencantumkan keterangan Setnov yang menyatakan PERNAH MENCOBA meminta tolong Partai Demokrat itu menjadikan JPU-nya terkesan kurang pintar menyusun tuntutan. Karena mencantumkan bumbu yang mendramatisir situasi.
Kadernya saja tidak dibantu oleh @PDemokrat ketika terlibat korupsi.
Tidak mungkin membantu Setnov yang kader @Golkar5.
Padahal yang sering ditemui Setnov kan jelas siapa, penguasa sekarang. RI
*Ferdinand Hutahean, Politisi Demokrat om Twitter
